KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat pertama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dengan predikat informatif. Capaian ini menjadi acuan bagi perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, terlebih ambang batas minimal nilai predikat informatif kini dinaikkan dari 80 menjadi 90.
Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib menyebut capaian tersebut menjadi tolok ukur bagi OPD lainnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (19/11/2026).
BACA JUGA: Dinas Kominfo Sumut Sabet Predikat Informatif, Puncaki Keterbukaan Informasi OPD Pemprov Sumut
Suib mengakui, capaian predikat informatif di lingkungan OPD Pemprov Sumut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan informasi publik.
Pertama, rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID yang belum diikuti serah terima tugas dan pemahaman teknis. Kedua, koordinasi internal serta alur penyampaian data dari bidang teknis kepada PPID yang belum optimal. Ketiga, kelengkapan dokumen pendukung, seperti Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta bukti publikasi informasi berkala.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Sumut menginstruksikan lima langkah strategis bagi perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik. Langkah pertama, standardisasi dan percepatan penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, termasuk penyusunan SOP yang seragam oleh seluruh OPD.
Selanjutnya, integrasi portal Satu Data dan layanan PPID digital secara real time antara PPID utama dan PPID pelaksana. Langkah ketiga, pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen yang disertai bimbingan teknis rutin.
“Kemudian, pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen disertai bimbingan teknis rutin, audit internal pra-Monev setiap triwulan oleh PPID utama bersama Inspektorat dan pencantuman keterbukaan informasi dalam evaluasi kinerja pimpinan OPD,” kata Suib.
Sementara itu, hasil uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat di Jakarta, yang diikuti 282 badan publik secara nasional dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.
Kabid IKP Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae menyampaikan, rakor tersebut diharapkan menghasilkan kesamaan pelaksanaan keterbukaan informasi, meningkatkan kapasitas pengelola PPID, serta mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Perluas Akses Layanan Digital, Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Mutakhirkan Data Blankspot
Rakor tersebut menghadirkan Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat Rini Wulandari dan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi (FPPI) pada Pusat Penerangan (Puspen) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rega Tadeak Hakim sebagai narasumber.
Turut hadir Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap. Rakor tersebut diikuti jajaran OPD Pemprov Sumut serta Kadis Kominfo kabupaten/kota se-Sumut. (KSC)








