KLIKSUMUT.COM | ACEH SELATAN ~ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek konstruksi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025. Nilai kekurangan pekerjaan tersebut mencapai Rp32.387.028,78.
Temuan ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas belanja barang dan jasa serta belanja modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Perkim tahun 2025 sebesar Rp54,45 miliar, dengan realisasi hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp13,74 miliar atau 25,23 persen dari pagu.
Namun, pengujian BPK terhadap dua paket pekerjaan konstruksi menunjukkan adanya kekurangan volume. Proyek Pembuatan Jalan Rabat Beton Gampong Keudai Runding, Kecamatan Kluet Selatan, senilai Rp135,19 juta, kekurangan volume Rp1,13 juta. Sementara Paket Penimbunan/Pengerasan Badan Jalan Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, senilai Rp181,59 juta, kekurangan volume Rp31,24 juta. Kedua pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor yang sama.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Kukuhkan Nanang Agus Sutrisno Sebagai Kepala BPKP Aceh
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
BPK merekomendasikan Bupati Aceh Selatan untuk memerintahkan Kepala Dinas Perkim meningkatkan pengawasan pelaksanaan kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta tim teknis diminta memastikan pekerjaan sesuai kuantitas dan spesifikasi kontrak.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkim Aceh Selatan, Renol Riandy, menyatakan bahwa nilai kekurangan volume tersebut telah disetorkan ke kas daerah pada Desember 2025. “Sudah disetor ke kas daerah pada bulan Desember 2025,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/3/2026). Namun, ia belum merinci tanggal pasti penyetoran karena bendahara tidak berada di tempat.
BACA JUGA: Gebrak Demo Desak KPK Usut Temuan Kerugian Negara Rp3,7 Miliar di Proyek Drainse
Potensi Kerugian Penerimaan Daerah
Selain kekurangan volume, BPK menyoroti potensi kekurangan penerimaan daerah akibat keterlambatan pekerjaan konstruksi. Satu paket proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp672 juta mengalami keterlambatan 115 hari. Dengan nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp505,40 juta dan ketentuan denda 1/1000 per hari, BPK menghitung denda minimal yang seharusnya dikenakan sebesar Rp69.621.679,17. Hingga pemeriksaan dilakukan, pemerintah daerah belum memungut denda tersebut.
BPK menilai kondisi ini tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. BPK menyatakan bahwa keterlambatan dan kekurangan volume berdampak pada lambatnya pemanfaatan hasil pekerjaan oleh masyarakat. (KSC)
REPORTER: Dahyati
