Kapoldasu dan Wali Kota Medan Evaluasi PPKM Darurat

Kapoldasu Dan Wali Kota Medan Evaluasi PPKM Darurat
Wali Kota Medan Bobby Nasution usai melakukan evaluasi PPKM Darurat di Kota Medan bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dan Dandim 0202/BS Kol Inf Agus Setiandar serta para Kapolsek di Pos Polantas Lapangan Merdeka, Rabu (14/7).

Kemudian Bobby Nasution juga mengungkapkan terkait dengan kegiatan kuliner yang masih boleh dilakukan selama PPKM Darurat, namun kegiatan kuliner tersebut dapat beroperasi dengan catatan hanya boleh take away dan tidak boleh ada meja dan kursi di lokasi jualan. Artinya bukan hanya dilipat saja namun agar meja dan kursi tidak terlihat di lokasi jualan.

“Karena kalau terlihat petugas kita akan melakukan penindakan dan penegasan bagi pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Darurat. Jadi tempat jualan boleh buka hanya saja take away (bawa pulang). Lalu, buat jalur antriannya yang jelas. Jangan ada penumpukan. Intinya kita bukan mau menghambat perekonomian tapi mengurangi mobilitas dan kerumunan,” jelas Bobby Nasution.

BACA JUGA: Wali Kota Medan Segel Center Point

Sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak meminta kepada Kapoltabes Medan dan seluruh Kapolsek serta Jajaran Kepolisian untuk dapat mensukseskan dan menjalankan tugas ini dengan memahami Aturan PPKM Darurat. Menurutnya tugas kepolisian bukan hanya melakukan penyekatan saja.

“Kepolisian didalam PPKM Darurat bukan hanya bekerja untuk melakukan penyekatan semata tetapi harus didukung dengan berbagai cara bertindak. Karena apa saya minta para perwira saya semuanya sepaham, PPKM darurat itu diatur dalam instruksi menteri dalam negeri No 20 baca baik-baik. Baca semua disitu aturannya, kalau bekerja aturan dulu dipahami, apa perintah nya, bagaimana caranya, aturan nya yang harus kita pahami. Saya minta para perwira semuanya ini sampai ke level bawah harus dibaca instruksi Menteri Dalam Negeri No 20 baik-baik,” jelas Kapoldasu.

Dijelaskan Kapoldasu bahwa mulai besok, Kamis (15/7) pihak petugas sudah bisa melakukan tindakan kepada warga yang melanggar PPKM Darurat. Tindakan tersebut bisa dimulai dengan sanksi teguran, fisik hingga pemidanaan dengan sidang di tempat.”Besok kita melakukan tindakan tegas, catat baik-baik, sanksinya sudah dijelaskan disitu mulai dari teguran, fisik, sanksi sosial sampai dengan pemidanaan. Besok sudah kita lakukan sidang di tempat,” ungkap Jenderal Bintang Dua ini. (Alian)

Pos terkait