KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdiksu Sumut), Alexander Sinulingga, kembali menuai sorotan tajam usai mangkir dari konferensi pers Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang digelar di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. Ketidakhadiran Alexander dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik dan mencerminkan minimnya kapabilitas dalam menangani krisis pendidikan di Sumut.
Koordinator Jaga Marwah Sumut, Edison Tamba, secara terang-terangan mengecam sikap Kadisdik yang dianggap tidak profesional. “Alexander pasti takut menjawab pertanyaan wartawan karena dia sendiri tidak paham persoalan dunia pendidikan di Sumut. Ini bukan hanya pelarian, tapi juga bentuk ‘prank’ terhadap publik,” tegas Edison dalam pertemuan di Gedung Dekranasda, Jumat (19/9/2025).
Edison juga mengkritik tajam keputusan Gubernur Bobby Nasution yang dianggap menunjuk pejabat tanpa latar belakang pendidikan untuk menduduki posisi strategis. “Ini bukan soal loyalitas, tapi kompetensi. Dan keputusan ini hanya menunjukkan egoisme dalam memilih staf, bukan demi perbaikan pendidikan,” tambahnya.
Absennya Kadisdik juga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan jurnalis yang sudah menanti klarifikasi atas sejumlah isu pendidikan yang membelit Sumut. Dua wartawan senior Pemprovsu, Ris dan Zai, menyatakan keprihatinannya. “Kami berharap Kadisdik bisa hadir menjelaskan berbagai kisruh pendidikan, baik saat menjabat di Pemko Medan maupun kini di Pemprov Sumut. Tapi justru yang bersangkutan menghindar,” kata mereka.
Salah satu isu besar yang menunggu penjelasan Alexander adalah kasus dugaan korupsi proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp500 miliar. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek ini menyebabkan kerugian negara puluhan miliar rupiah. Publik dan media menilai, seharusnya Alexander turut bertanggung jawab dalam mengklarifikasi posisi Dinas Pendidikan dalam proyek tersebut.
Kebijakan lima hari sekolah yang diterapkan di Sumut juga tidak luput dari sorotan. Anggota DPR RI, Sopyan Tan, menilai kebijakan itu tidak realistis dan membebani siswa, terutama yang mengalami masalah gizi. “Lima hari sekolah bukan jaminan kualitas jika tidak didukung oleh makanan bergizi dan fasilitas yang memadai. Ini justru membuat siswa semakin lemah secara fisik dan mental,” tegasnya.
BACA JUGA: Jalin Kerja Sama Pendampingan: PLN Indonesia Power Silaturahmi ke Kejati Sumut
Dengan sederet masalah mulai dari dugaan korupsi, kebijakan kontroversial, hingga absennya transparansi publik, publik kini mempertanyakan: ke mana arah pendidikan Sumatera Utara dibawa? Dan lebih penting lagi, apakah Kadisdik Sumut mampu dan layak mengemban amanah ini. (KSC)
