KLIKSUMUT.COM | BINJAI ~ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai, Wahyu Umara, mengakui menderita penyakit gagal ginjal yang mengharuskannya menjalani hemodialisa secara rutin setiap Rabu dan Sabtu. Wahyu menyampaikan pengakuan tersebut kepada wartawan di Binjai, Senin (26/1/2026).
Meski menjalani perawatan medis, Wahyu menegaskan kondisi kesehatannya tetap stabil saat mengikuti seleksi lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Ia memastikan mampu menjalani seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bantah Isu Pejabat Titipan
Wahyu secara tegas membantah anggapan bahwa ia merupakan pejabat titipan dari luar daerah. Ia menyatakan mengikuti seluruh proses seleksi jabatan secara terbuka dan profesional.
BACA JUGA: Pemko Binjai Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Eselon II, 12 Posisi Strategis Masih Kosong
“Terkait pejabat titipan, saya tidak merasa sebagai orang yang dititipkan. Saya mengikuti proses lelang jabatan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ada dan menghormati semua keputusan. Demikian tanggapan singkat dari saya terima kasih,” ujar Wahyu.
Mantan pejabat yang sebelumnya berdinas di Kabupaten Serdang Bedagai itu menambahkan bahwa tim seleksi menilai kelayakannya berdasarkan kompetensi dan tahapan resmi, bukan latar belakang daerah asal.
Aksi Mahasiswa Soroti Proses Seleksi
Isu kesehatan dan dugaan pejabat titipan mencuat setelah Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Binjai, Jalan Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (21/1/2026). Massa aksi menyuarakan keberatan atas terpilihnya Wahyu sebagai Kepala Dinas PUTR Binjai.
BACA JUGA: Mahasiswa Soroti Pengangkatan Kadis PUTR Binjai: Ada SDM Lokal, Mengapa Harus “Impor”?
“Kami meminta kepada Wali Kota, Ketua Pansel, Kepala BKD, dan Dirut RSUD Djoelham untuk memberi penjelasan,” tegas Koordinator Aksi, Oza Hasibuan, dalam orasinya.
Pejabat Pemerintah Kota Binjai menerima aspirasi massa dan melanjutkannya dalam forum diskusi tertutup. Usai pertemuan, Oza menyampaikan bahwa Tim Panitia Seleksi yang diwakili BKPSDM Kota Binjai menilai proses lelang jabatan telah sah secara undang-undang, sehingga tidak mempermasalahkan asal daerah pejabat terpilih. Namun, Oza menilai keputusan tersebut terkesan dipaksakan.
“Sementara di Binjai banyak yang sehat,” ujarnya.
BACA JUGA: Pansel Tetapkan 3 Besar Kandidat JPTP Pemko Binjai, Coret 1 Nama
Isu Kesehatan dan Dugaan Nepotisme
Oza juga menyoroti sikap RSUD Djoelham yang ia nilai tidak memberikan penjelasan utuh terkait kondisi kesehatan Wahyu. Ia menduga adanya praktik nepotisme dalam proses seleksi jabatan tersebut.
“Soal kesehatan pejabat terpilih, tidak bisa dijawab dan malah dianggap rahasia. Kami akan lanjut dengan aksi yang lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Djoelham, dr. Romy Ananda, memilih tidak memberikan komentar saat wartawan meminta konfirmasi terkait dugaan kondisi kesehatan pejabat eselon II terpilih, termasuk permintaan klarifikasi mengenai rekam medis Wahyu Umara.
Hingga kini, polemik terkait pengangkatan Kepala Dinas PUTR Binjai masih terus bergulir. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Binjai memastikan akan melanjutkan aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Binjai menegaskan seluruh proses lelang jabatan telah berjalan sesuai prosedur. Publik pun menanti langkah lanjutan dari pemerintah dan panitia seleksi demi memastikan transparansi dan kejelasan persoalan tersebut. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
