KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menggelar audiensi penting dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Jumat (19/9/2025). Dalam pertemuan daring tersebut, JAMSU menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan tata kelola desa.
Audiensi yang dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Murtono, S.STP., M.Si, dan Kepala Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan, Indah Ariyani, S.H., M.P, ini menjadi momen strategis bagi JAMSU untuk menyuarakan berbagai kekhawatiran atas sejumlah pasal kontroversial dalam UU Desa terbaru.
Kritik Utama JAMSU pada UU Desa 2024
Koordinator Studi & Advokasi BAKUMSU sebagai perwakilan JAMSU, Fatilda Hasibuan, menyoroti beberapa isu krusial, antara lain; perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dari 6 tahun (3 periode) menjadi 8 tahun (2 periode), yang dikhawatirkan mengurangi kontrol masyarakat terhadap kepala desa.
Selain itu, JAMSU juga menyoroti perubahan Skema Alokasi Dana Desa yang minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tanpa penguatan tata kelola, meningkatkan risiko korupsi. Tahun 2023 tercatat 28 kasus korupsi dana desa di Sumatera Utara.
BACA JUGA: Diduga Langgar UU KIP, Kepala Desa Kuala Lama Tak Transparan Gunakan Dana Desa TA 2024
“Tidak kalah penting soal Ketentuan Masa Jabatan yang Inkonsisten, memungkinkan kepala desa menjabat lebih lama dari seharusnya dan berpotensi melanggar asas non-retroaktif,” tegas Fatilda.
Selanjutnya, Penetapan Calon Tunggal Kepala Desa Tanpa Pemilihan Langsung, yang menyalahi prinsip demokrasi desa.
Demikian juga dengan Klausul “Sesuai Peraturan Perundang-Undangan” yang Terlalu Umum, membuka ruang subjektivitas aparat hukum dan membatasi inisiatif lokal.
“Dana Konservasi dan Rehabilitasi yang berisiko dimanfaatkan negara atau korporasi untuk mengambil alih lahan atau hutan adat tanpa aturan teknis jelas,” sebut Fatilda.
BACA JUGA: Kades Gelar Rapat Mutasi – Rotasi Tanpa Diketahui BPD di Desa Tapak Kuda Langkat
Rekomendasi JAMSU
Berangkat dari persoalan tersebut, JAMSU menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan tata kelola dana desa, penyempurnaan aturan masa jabatan dan mekanisme pemilihan kepala desa dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dalam penetapan kawasan hutan.
BACA JUGA: Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa: Nasib 13 Kades di Tapteng “di Ujung Tanduk”
Respons Kemendagri: Stabilitas dan Koordinasi Lintas Kementerian
Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Murtono, S.STP., M.Si dan Senada, dan Kepala Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan, Indah Ariyani, S.H., M.P, menegaskan revisi UU Desa merupakan inisiatif DPR RI dengan tujuan menjaga stabilitas politik desa dan kepastian hukum kepala desa melalui masa jabatan yang diperpanjang.
“Soal pengelolaan dana desa, Kemendagri menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kemendagri untuk memperkuat tata kelola,” jelas Murtono.
Mengenai dana konservasi, Kemendagri mengungkapkan bahwa pengelolaan dana tersebut masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Kehutanan RI, dengan harapan dana ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pengakuan Desa Adat dan Demokrasi Desa
Kemendagri juga menyampaikan rencana pengkodifikasian desa adat di wilayah lain termasuk Sumatera Utara, sebagai langkah penguatan pengakuan masyarakat adat. Terkait calon tunggal kepala desa, pemerintah berjanji akan menindaklanjuti isu tersebut melalui aturan pelaksana agar demokrasi desa tetap terjaga.
Sekretaris Ditjen Pemdes Kemendagri juga berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Kehutanan RI dan mengakomodasi masukan JAMSU untuk perspektif partisipasi masyarakat.(KSC)
