KLIKSUMUT.COM | DELISERDANG – Di bawah terik matahari siang, puluhan warga Desa Tandam Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, berbondong-bondong mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Labuhan Deli, Kamis (11/9/2025). Namun, mereka datang bukan dengan amarah, melainkan membawa satu suara: menuntut keadilan atas dugaan korupsi Dana Desa yang membelenggu desa mereka selama tujuh tahun terakhir.
Dana Desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan, justru dinilai warga menjadi sumber masalah. Mereka menyuarakan kekecewaan atas dugaan penyelewengan Dana Desa senilai lebih dari Rp14 miliar dari tahun anggaran 2018 hingga 2025.
“Kami tidak melihat hasil dari dana yang katanya besar itu. Yang kami lihat justru tanah kami dijual diam-diam,” ujar Lasiono, koordinator aksi, saat dikonfirmasi tim Kliksumut.com, Jumat (12/9/2025).
Berdasarkan dokumen APBDes yang berhasil diperoleh tim investigasi Kliksumut, tercatat Dana Desa yang diterima Desa Tandam Hilir I mencapai lebih dari Rp2 miliar setiap tahun. Namun, laporan realisasi anggaran diduga hanya dipenuhi oleh item belanja seremonial, kegiatan rutin, dan pengeluaran non-fisik lainnya.
BACA JUGA: Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa: Nasib 13 Kades di Tapteng “di Ujung Tanduk”
Ironisnya, pembangunan jalan desa masih jauh dari kata layak. Fasilitas umum seperti balai desa dan posyandu terkesan terbengkalai. Lebih mengkhawatirkan lagi, warga menyebutkan adanya alih kepemilikan tanah desa ke pihak swasta tanpa proses musyawarah.
“Kami tidak pernah diajak rapat atau diberi tahu. Tahu-tahu tanah kami sudah jadi milik orang lain,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Aksi damai ini sekaligus menjadi dukungan moral terhadap Kejaksaan agar segera membuka penyelidikan resmi atas dugaan korupsi Dana Desa tersebut. Warga telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung, surat pernyataan, serta mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Herianto.
“Kami percaya Kejaksaan bisa jadi jalan keadilan. Tapi kalau kasus ini dibiarkan, kami siap kembali turun ke jalan,” tegas Lasiono.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Tandam Hilir I, Herianto, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan masyarakat. Tim Kliksumut.com telah berupaya menghubungi pihak desa, namun belum mendapat respons.
Kasus ini menjadi cerminan nyata betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika masyarakat mulai bergerak, itu bukan sekadar aksi, tapi sinyal bahwa kepercayaan publik sedang tergerus. (KSC)
