KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah resmi menggandeng Brasil untuk mempercepat pengembangan program bahan bakar campuran etanol (BBM E10) yang akan mulai diterapkan tahun depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
BBM E10 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 90% bensin dan 10% etanol (bioetanol). Etanol yang digunakan biasanya berasal dari bahan nabati seperti tebu, jagung, atau singkong, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bensin murni.
Kolaborasi Energi Indonesia–Brasil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia akan mendatangkan investor asal Brasil guna mendukung teknologi pencampuran bensin dengan etanol. Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam implementasi program mandatory E10, yang mewajibkan produsen BBM mencampurkan 10% etanol ke dalam produknya.
“Sekarang program pencampuran etanol di Brasil sudah mencapai 30%, bahkan ada yang mencapai 100% di beberapa negara bagian. Kami akan berkolaborasi dengan produsen asal Brasil,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil terkait kerja sama di sektor energi dan pertambangan. Sementara itu, PT Pertamina menandatangani MoU dengan Fluxus Holding SA untuk menjajaki peluang kolaborasi di bidang energi berkelanjutan.
Investasi hingga Rp 83 Triliun
Chief Investment Officer Daya Anagata Nusantara, Pandu Patria Sjahrir, menambahkan bahwa PLN dan Pertamina akan segera berinvestasi di tiga sektor strategis: pangan, energi, dan pembangkit energi baru terbarukan. Kolaborasi ini akan melibatkan mitra swasta dari Brasil dengan total potensi investasi mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 83,22 triliun.
“Jenis bahan bakar berkelanjutan yang akan menjadi fokus investasi ini salah satunya adalah etanol,” jelas Pandu.
Saran untuk Implementasi Bertahap
Meski demikian, sejumlah pihak menilai penerapan E10 perlu dilakukan secara hati-hati. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Rady, menyarankan agar program ini tidak bersifat wajib pada tahap awal, guna menghindari lonjakan harga BBM di pasar.
“Yang penting implementasi program E10 tidak mengandung unsur pemaksaan. Biarkan E10 menjadi varian bahan bakar baru di pasar, seperti halnya E5 saat ini,” kata Fahmi.
Senada, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan bahwa industri etanol nasional siap berperan dalam mendukung kebijakan ini. Ia menilai pelaku industri sudah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memasok bahan baku bensin nonsubsidi.
“Saya kira pelaku industri etanol sudah menunjukkan niat peningkatan produksi untuk mendukung mandatory E10,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025). (KSC)
