KLIKSUMUT.COM | TAPANULI UTARA ~ Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara (Taput) menyoroti sejumlah praktik di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mual Na Tio yang dinilai memicu kegelisahan publik. GMNI menilai pengelolaan perusahaan daerah tersebut sarat persoalan dan jauh dari prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Ketua GMNI Taput, Gary Siagian, menyampaikan kritik tersebut kepada publik pada Kamis (5/2/2026). Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak bisa tinggal diam ketika menemukan indikasi praktik yang merugikan kepentingan masyarakat dan pekerja.
Sorotan pada Pengangkatan Direktur dan Rekrutmen Pegawai
Gary mengungkapkan bahwa GMNI menilai proses pengangkatan Direktur Perumda Mual Na Tio tidak berjalan secara terbuka. Selain itu, GMNI mencium dugaan nepotisme dalam penerimaan pegawai baru yang tidak didasarkan pada mekanisme seleksi yang jelas dan adil.
BACA JUGA: Curah Hujan Tinggi Rusak Sumber Air, Distribusi PDAM Tapteng Terganggu
GMNI juga menyoroti perubahan struktur organisasi di Perumda Mual Na Tio yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Gary, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian kerja dan merugikan pegawai yang sudah lama mengabdi.
Pemotongan Gaji hingga Pengadaan Tanpa Tender
Selain persoalan struktural, GMNI menilai kebijakan internal perusahaan semakin memperburuk kondisi pegawai. GMNI mencatat adanya pemotongan gaji dan penurunan status pegawai lama, sementara manajemen justru mengangkat tenaga ahli baru tanpa aturan yang jelas.
GMNI juga mempertanyakan proses pengadaan barang dan jasa yang kuat dugaan tidak melalui mekanisme tender resmi. Kondisi ini dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menuntut adanya audit yang jelas, transparansi, dan perlindungan hak pekerja,” tegas Gary.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Tinjau Hulu Air di Desa Sipan, Percepat Pemulihan Layanan Air Bersih Pascabencana
Desakan Audit dan Tindakan Tegas Pemerintah Daerah
Gary menegaskan bahwa GMNI akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan Perumda Mual Na Tio yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
GMNI juga mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah tegas terhadap manajemen Perumda Mual Na Tio. GMNI berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul.
“Kami berharap agar Perumda Mual Na Tio dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih transparan dan akuntabel,” tambah Gary.
BACA JUGA: Pertamina Hadirkan Air Bersih untuk Korban Bencana Aceh Tamiang Krisis Air Bersih Pascabanjir
Dalam pernyataannya, GMNI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni pelaksanaan audit keuangan secara jelas dan transparan, penghentian sementara operasional Perumda Mual Na Tio hingga audit selesai, pemeriksaan terhadap pejabat yang terlibat dalam praktik tidak benar, serta perlindungan hak-hak pekerja yang terdampak kebijakan perusahaan.
GMNI menegaskan bahwa sikap kritis tersebut lahir dari tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kepentingan publik. “Pendidikan bukan hanya untuk pintar, tapi pendidikan di berikan kepada kami supaya menjadi manusia yang bijaksana,” ujarnya. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
