REPORTER: Dahyati
KLIKSUMUT.COM | ACEH SELATAN – Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak tegas terhadap PT Aceh Lestari Indo Sawita (PT ALIS), yang diduga melakukan penggarapan lahan tanpa mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).
Koordinator GerPALA, Fadhli Irman, dalam keterangan persnya pada Minggu (20/7/2025), menyatakan bahwa aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT ALIS di atas lahan seluas 1.357 hektare sangat mencurigakan karena hanya berbekal Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa disertai izin-izin lainnya yang wajib dimiliki perusahaan perkebunan.
“PKKPR itu hanya dokumen awal yang tidak dapat digunakan sebagai legalitas utama. Dokumen tersebut hanya menunjukkan kesesuaian ruang, bukan izin usaha. Apalagi, hingga kini tidak ditemukan adanya Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) maupun Izin Land Clearing (LC) dari pihak berwenang,” tegas Irman.
BACA JUGA: Pasangan Sejoli Diduga Mesum di Aceh Selatan Digerebek Warga, Dihukum Denda dan Diusir dari Desa
Diduga Belum Kantongi LC dan IUP-B
Lebih lanjut, Irman menyebut PT ALIS patut diduga belum mengantongi izin LC maupun IUP-B. Hal ini diperkuat oleh tidak adanya dokumen-dokumen tersebut dalam paparan resmi perusahaan saat jumpa pers beberapa hari lalu.
“Kalau tidak ada LC dan IUP-B, maka aktivitas penggarapan lahan yang dilakukan PT ALIS, termasuk yang diklaim sebagai ‘plasma’, sifatnya ilegal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ini bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng aturan tata kelola perkebunan,” ungkapnya.
Indikasi Kejanggalan dalam Proses Perizinan
GerPALA juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam proses perizinan yang dilakukan oleh PT ALIS. Salah satunya adalah terbitnya dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) pada 1 Mei 2024, sementara dokumen PKKPR baru dikeluarkan pada 21 Mei 2024, yang seharusnya menjadi syarat utama penerbitan UKL-UPL.
Selain itu, hingga 30 September 2024, masih ditemukan laporan masyarakat terkait konflik lahan yang dilayangkan hingga ke Kementerian ATR/BPN, yang menandakan bahwa kepemilikan lahan oleh perusahaan belum sepenuhnya sah.
“Kami menduga ada proses perizinan yang dipaksakan dan mengabaikan syarat legal formal, yang patut dicurigai sebagai bentuk pelanggaran administratif oleh oknum terkait,” tutur Irman.
PPKPR Berpotensi Cacat Formil
Irman juga menekankan bahwa penerbitan PKKPR untuk PT ALIS patut dipertanyakan. Salah satu syarat PKKPR adalah bukti penguasaan lahan, namun data di lapangan menunjukkan adanya komplain masyarakat terkait pencaplokan lahan dalam area yang dimanfaatkan oleh perusahaan.
BACA JUGA: Aceh Selatan Masuk Prioritas Nasional! Dapat Kuota Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo
“Ini menunjukkan ketidaktelitian Pemkab Aceh Selatan dalam menyusun peta PKKPR. Jika benar demikian, maka penerbitan PKKPR tersebut cacat secara formil, dan harus dievaluasi kembali,” ujarnya.
Dekat dengan Kawasan Konservasi Rawa Singkil
Kekhawatiran lain datang dari letak lahan PT ALIS yang hanya berjarak 20-50 meter dari Suaka Margasatwa Rawa Singkil, kawasan konservasi yang menjadi habitat satwa langka seperti orangutan dan harimau sumatra.
“Jika penggarapan dilakukan tanpa studi lingkungan yang mendalam, maka dampaknya bisa sangat fatal bagi ekosistem Rawa Singkil. Ini juga harus menjadi perhatian serius dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ucap Irman.
Investasi Harus Sesuai Aturan, Bukan Garap Suka-Suka
GerPALA menegaskan bahwa masyarakat Aceh Selatan tidak menolak investasi, asalkan dilakukan dengan tertib, transparan, dan sesuai aturan. Namun, jika investasi dilakukan tanpa legalitas yang jelas dan cenderung merugikan masyarakat, maka pemerintah wajib hadir dan bersikap tegas.
“Kami mendesak agar Pemkab Aceh Selatan mengevaluasi ulang PKKPR PT ALIS, dan bila terbukti ada pelanggaran, segera bersurat ke Pemerintah Aceh, Kementerian Investasi, hingga BPN untuk menutup aktivitas PT ALIS secara permanen,” tutup Irman. (KSC)
