REPORTER: Benny
KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Aksi unjuk rasa masyarakat Tapanuli Tengah (Tapteng) yang menuntut DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait kelanjutan pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Tapteng akhirnya mendapat tanggapan positif dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapteng, Famoni Gulo, yang menilai pembentukan Pansus sangat penting demi kejelasan penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati yang kini terhenti.
“Kenapa harus didorong? Supaya proses kelanjutan pembangunan kantor Bupati bisa berproses dan opini masyarakat tidak ke mana-mana. Langkah ini untuk memastikan penggunaan anggaran tidak sia-sia dan masyarakat memperoleh kejelasan,” kata Famoni Gulo kepada wartawan, Senin (3/11/2025) sore.
Famoni menegaskan, dorongan pembentukan Pansus bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan proyek strategis daerah tersebut.
“Mantan Bupati maupun Bupati saat ini punya semangat yang sama untuk membangun Tapteng lebih baik. Karena itu, Pansus menjadi wadah evaluasi objektif bagi DPRD dan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, menilai pembentukan Pansus akan membantu DPRD meluruskan berbagai informasi simpang siur di masyarakat.
BACA JUGA: Bupati Asahan Terima Audiensi Yayasan Wakaf Hajjah Rohana Berbagi, Siap Hadiri Tabligh Akbar
“Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan, termasuk pembatasan anggaran antara pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus diharapkan bisa menghitung progres, dana yang sudah dipakai, serta kendala yang dihadapi,” ujar Joko, yang juga seorang lawyer.
Menurutnya, hasil kerja Pansus nantinya diharapkan menjadi dasar rekomendasi obyektif bagi pemerintah daerah dalam menentukan kelanjutan proyek—apakah dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan serupa datang dari Fraksi PKB Tapanuli Tengah. Ketua PKB Tapteng, Abdul Rahman Sibuea, menegaskan bahwa langkah membentuk Pansus adalah bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus wujud tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan aspirasi segelintir orang. Kami dari Fraksi PKB dan PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.
Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki misi yang sama, yakni memastikan uang rakyat digunakan dengan transparan dan memberi manfaat nyata.
BACA JUGA: Warga Segel Kantor Desa Tapak Kuda, Protes Kepemimpinan Kepala Desa Terdakwa Korupsi
“Kami tidak ingin pembangunan terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Samuel Tinambunan, juga mendukung penuh wacana pembentukan Pansus sebagai langkah elegan untuk menyatukan persepsi seluruh fraksi.
“Dengan dukungan kuat dari Fraksi PDI Perjuangan, kami berharap pembentukan Pansus segera dibahas dalam forum resmi DPRD. Ini bukan hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tapi juga memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Tapteng yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Samuel. (KSC)
