Dugaan Korupsi Rektor UINSU Harus Mengedepankan Presemtion Of Innocence

Masalah Praktik Judi di Medan Barat Harus Ditindak Tegas
Eka Putra Zakran, SH MH, praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik

“Penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah kampus II UINSU tahun 2018 dari penyidik polda Sumut kepada Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Bondan Subrata, Kasi Intelejen Kejari Medan”, papar Epza.

Epza menyebutkan, Saidurrahman disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 20001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

BACA JUGA: Pembangunan UINSU Tebingtinggi, Pemko Apresiasi dan Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat

“Berdasarkan informasi yang beredar bahwa berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 14/6/2021 yang lalu. Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU telah merugikan negara senilai Rp. 44.973.352.461,- yang mana pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh PT. MKBP selaku kontraktor”, tutur Epza.

Namun demikian, kata Epza lagi, walaupun ketiganya sudah ditahan oleh penuntut umum, perlu juga dikedepankan asas hukum pidana presemtion of innocence, artinya orang belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan yang bersifat tetap (inkrah) dari vonis hakim di Pengadilan. (BNL)

Pos terkait