LHOKSUKON | kliksumut.com – Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna perdana setelah pemindahan kantor DPRK yang sebelumnya berada di Lhokseumawe ke pusat ibu kota Aceh Utara yang berada di Lhoksukon.
Agenda rapat paripurna tersebut berkaitan dengan Perubahan qanun no 5 tahun 2018 rencana pembagunan jangka menengah kabupaten (RPJMK) aceh utara tahun 2017-2022 dan juga Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK anggaran Tahun 2020.
Baca juga: DPRK Aceh Utara akan Menelaah Perbup No 1 Tahun 2021 Tentang Tampal Batas
Arafat Ali selaku ketua DPRK Aceh Utara di sela -sela rapat kepada awak media Jumat (25/06/2021) menyampaikan bahwa apa yang disampaikan di dalam rapat adalah hasil kajian semua gabungan komisi.
Dan apa yang disampaikan oleh setiap fraksi, itu merupakan hak mereka dan juga itu sebagai bentuk motivasi kepada pihak pemerintah agar bisa bekerja lebih baik lagi kedepan.
“Secara kelembagaan kita tidak pernah memberikan intimidasi kepada setiap fraksi, dan itu menurut saya adalah bentuk motivasi,” jelas Arafat Ali
Dan itu semua adalah poin poin yang sudah menjadi kesimpulan semua fraksi. Dan terkait pernyataan fraksi PPP itu tidak semuanya benar, namun itu hanya sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah agar bekerja lebih serius lagi dan itu adalah kritikan membangun, menurutnya.
Baca juga: Aceh Utara tidak dilibatkan dalam Pengelolaan WK B ! Komisi III DPRK Aceh Utara Sambangi PEMA
“Dan persoalan ini banyak versi dan dalam penyusunan RPJMK ini melibatkan semua Fraksi dan ini adalah pandangan dari pada setiap Fraksi, dan itu adalah hal yang wajar,” cetus Arafat.
Hadir dalam acara tersebut, Arafat Ali Ketua DPRK Aceh Utara, Hendra Yuliansyah Wakil Ketua I, Misbahul Munir wakil Ketua III Seluruh Anggota DPRK Aceh Utara, Fauzi Yusuf Wakil Bupati Aceh Utara, Murtala Sekda Aceh Utara, Para Asisten, dan Para Camat se Kabupaten Aceh Utara. (Syahrul)
