KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kekosongan pejabat pimpinan definitif eselon II di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan mendapat sorotan serius dari DPRD Medan. Hal ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis yang tertuang dalam APBD Kota Medan 2026.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Andreas Pandapotan Purba S.Ak (APP), menegaskan kepada wartawan, Jumat (2/1/2026), bahwa Walikota Medan Rico Waas harus segera menetapkan pejabat definitif eselon II sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran daerah.
“Walikota Medan harus segera mengisi jabatan definitif di beberapa OPD yang masih kosong, agar program APBD 2026 dapat terlaksana dengan baik dan maksimal,” ujar APP, politisi Partai Gerindra.
BACA JUGA: Syaiful Ramadhan Nilai Perubahan Rekomposisi Fraksi PKS DPRD Medan Hal Wajar dalam Dinamika Partai
Saat ini, jabatan eselon II yang kosong di lingkungan Pemko Medan antara lain: Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Dinas UMKM dan Kepala Dinas Perhubungan
Selain itu, terdapat kekosongan pejabat eselon III dan IV di sejumlah OPD. Posisi-posisi tersebut saat ini hanya dijabat Plt Kepala Dinas, bukan pejabat definitif.
APP menekankan, pemilihan pejabat definitif harus mengacu pada analisis jabatan, keahlian, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk Dinas Kesehatan, APP menegaskan bahwa posisi ini harus segera diisi karena program kesehatan termasuk prioritas.
“Puskesmas saat ini dituntut menerapkan sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk memberikan layanan kesehatan prima. Oleh karena itu, dibutuhkan pimpinan yang definitif dan bertanggung jawab,” jelas APP.
Sementara itu, posisi Kepala Dinas SDABMBK juga membutuhkan pejabat definitif guna memaksimalkan penggunaan anggaran infrastruktur dan percepatan penyelesaian masalah banjir di Kota Medan.
Dengan pengisian jabatan definitif ini, diharapkan seluruh program prioritas Pemko Medan 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. DPRD Medan menegaskan akan terus memantau proses pengisian jabatan ini agar pelayanan publik tidak terganggu. (KSC)
TIM REDAKSI








