KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, A.Md, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penataan dan penertiban usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor: 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-halal di wilayah Medan.
Kebijakan yang dikeluarkan Pemko Medan itu merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat terkait aktivitas penjualan daging non-halal seperti babi, anjing, ular, dan sejenisnya yang dilakukan di bahu jalan oleh pedagang kaki lima. Selain persoalan lokasi, pembuangan limbah berupa darah, kotoran, dan sisa potongan ke saluran drainase umum juga menjadi perhatian serius.
Praktik tersebut dinilai memicu polusi bau, gangguan kesehatan akibat lalat, hingga persoalan kenyamanan sosial di tengah mayoritas masyarakat Muslim di Kota Medan.
Datuk Iskandar Muda menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dalam menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib, higienis, dan berkeadilan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan Pemko Medan dalam menata aktivitas usaha agar lebih tertib, higienis, dan tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun gangguan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/02/2026).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penataan usaha memang sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan di ruang-ruang publik.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tebang pilih atau hanya menyasar satu jenis komoditas tertentu.
Datuk Iskandar Muda menegaskan bahwa seluruh jenis usaha baik yang menjual produk halal maupun non-halal — harus tunduk pada aturan yang sama terkait lokasi usaha, perizinan, kebersihan, pengelolaan limbah, hingga ketertiban penggunaan fasilitas umum.
“Penertiban harus berlaku untuk semua jenis usaha. Prinsipnya adalah keadilan dan kesetaraan di hadapan aturan,” tegasnya.
Ia menilai, konsistensi dalam penerapan aturan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Medan sekaligus menghindari munculnya persepsi diskriminasi di tengah masyarakat.
Selain aspek ketertiban, Datuk Iskandar Muda yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan menekankan pentingnya pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan UMKM.
Menurutnya, kebijakan penataan tidak boleh mematikan mata pencaharian masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan harian.
“Kita ingin kota ini tertib, tetapi juga tetap ramah terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil. Penataan harus dibarengi solusi, bukan hanya penertiban,” katanya.
Ia juga mendorong Pemko Medan untuk menyediakan alternatif lokasi usaha yang representatif serta sistem pengelolaan limbah yang memadai agar para pedagang dapat tetap beroperasi tanpa melanggar aturan.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota Medan terus membangun komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pelaku usaha guna menjaga harmoni keberagaman di Kota Medan yang dikenal sebagai kota majemuk.
BACA JUGA: Wagub Sumut Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Sosial dan Penanganan Bencana
Menurutnya, penataan yang adil, transparan, dan menyeluruh akan memperkuat rasa keadilan sekaligus menjaga kerukunan antarwarga.
“Medan adalah kota yang majemuk. Penataan yang adil, transparan, dan menyeluruh akan memperkuat rasa keadilan sekaligus menjaga kerukunan di tengah masyarakat,” tutupnya.
Dengan adanya dukungan legislatif dan pendekatan yang komprehensif, kebijakan penataan usaha oleh Pemko Medan ini diharapkan mampu menciptakan Kota Medan yang lebih tertib, bersih, sehat, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. (KSC)
TIM REDAKSI
