KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Partai Demokrat berpandangan bahwa dalam demokrasi yang sehat, rakyat berhak mengetahui secara jelas posisi politik setiap partai politik.
Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, termasuk yang disampaikan PKB dan sejumlah partai politik lainnya mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), Demokrat menilai kejelasan sikap politik penting untuk menghindari tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan pilihan politik apa pun yang diambil PDIP. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah dan terhormat dalam sistem demokrasi.
BACA JUGA: Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan, Minta Evaluasi Total
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujar Herzaky kepada kliksumut.com melalui keterangan resminya yang diterima, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Demokrat, pengalaman menunjukkan bahwa posisi politik yang jelas akan memudahkan rakyat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politiknya.
“Demokrat pernah berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Saat itu kami mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” lanjut Herzaky.
Demokrat juga menghormati pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut PDIP sebagai “partai penyeimbang di luar pemerintahan” sesuai keputusan Kongres Partai. Namun, menurut Demokrat, pernyataan tersebut perlu tercermin secara konsisten dalam praktik politik sehari-hari agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat.
“Jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang, maka itu merupakan pilihan politik yang sah dan harus dihormati. Sebaliknya, jika memilih mendukung pemerintahan, itu juga merupakan pilihan politik yang sah. Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan dan konsistensi,” tambah Herzaky.
Demokrat meyakini bahwa demokrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara partai-partai yang berada di dalam pemerintahan dan partai-partai yang memilih berada di luar pemerintahan.
BACA JUGA: DPD Demokrat Sumut Gelar Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim di Medan
“Dalam demokrasi, tidak ada masalah menjadi pendukung pemerintah. Tidak ada masalah menjadi penyeimbang di luar pemerintah. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat kesulitan membedakan keduanya,” sebutya lagi.
Karena itu, Demokrat berharap PDIP dapat menegaskan dan menjalankan posisi politiknya secara konsisten demi memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
“Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu,” tutup Herzaky. (KSC)
