Debitur Diduga Alihkan Truk yang Masih Jadi Jaminan Fidusia, SMS Finance Lapor ke Polres Langkat

Debitur Diduga Alihkan Truk yang Masih Jadi Jaminan Fidusia, SMS Finance Lapor ke Polres Langkat
Managing Partner KARA Lawyers & Rekan, Rion Arios, S.H., M.H., mendampingi Sarah Situmeang selaku Kepala Cabang Binjai yang mewakili PT SMS Finance dalam menempuh langkah hukum. (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – PT Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance) Cabang Binjai menempuh langkah hukum dengan melaporkan seorang debitur berinisial Albert S ke Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Langkat.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa satu unit truk yang masih terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan PT SMS Finance. Kendaraan tersebut diduga telah berpindah penguasaan kepada pihak lain dan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur.

Dalam membuat laporan polisi tersebut, PT SMS Finance Cabang Binjai diwakili Kepala Cabang Binjai, Sarah Situmeang, dengan didampingi tim hukum dari Kantor Advokat Rion Arios (KARA) & Rekan.

BACA JUGA: Sengketa Lahan Sawit Langkat Memanas: PT Sekoci Tuding Vendor BUMN Caplok Aset Tanpa Putusan Pengadilan

Managing Partner KARA Lawyers & Rekan, Rion Arios, S.H., M.H., mengatakan pihaknya mendampingi Sarah Situmeang selaku Kepala Cabang Binjai yang mewakili PT SMS Finance dalam menempuh langkah hukum tersebut.

Hal itu disampaikan Rion kepada wartawan setelah mendampingi pihak SMS Finance membuat laporan polisi di SPKT Polres Langkat pada 16 September 2026.

Rion menjelaskan, sebelum membawa persoalan tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan pembiayaan telah melakukan sejumlah upaya penyelesaian secara persuasif.

Menurutnya, pihak SMS Finance telah melakukan pendekatan, memberikan peringatan hingga melayangkan somasi kepada debitur.

Bacaan Lainnya

Namun, kata Rion, sejak tahun 2025 pihak debitur disebut tidak dapat menunjukkan keberadaan unit truk yang menjadi objek jaminan fidusia.

“Pihak leasing sudah melakukan upaya pendekatan dan memberikan peringatan serta somasi kepada debitur. Namun, sejak tahun 2025, debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit truk yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut,” ujar Rion.

Kendaraan Diduga Dialihkan

Rion mengatakan laporan kepolisian ditempuh karena objek kendaraan yang masih menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan diduga telah dialihkan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi dasar bagi SMS Finance untuk mengambil langkah hukum setelah upaya penyelesaian secara persuasif tidak menemukan titik penyelesaian.

“Setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian dan berdasarkan fakta bahwa objek jaminan fidusia tersebut tidak lagi berada pada debitur, maka pihak SMS Finance, yang dalam hal ini diwakili Kepala Cabang Binjai, Ibu Sarah Situmeang, dengan didampingi KARA Lawyers, mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada Polres Langkat,” jelasnya.

Rion menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polres Langkat.

KARA Lawyers bersama PT SMS Finance, lanjutnya, siap memberikan berbagai dokumen dan bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan.

“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Seluruh dokumen terkait perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, serta bukti-bukti upaya penagihan dan somasi akan kami serahkan sesuai kebutuhan penyidik,” katanya.

Ia menambahkan, laporan tersebut bukan langkah yang diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan penyelesaian yang telah dilakukan perusahaan sebelum perkara tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

BACA JUGA: Kejati Sumut Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Mobiler Disdik Langkat Rp48,4 Miliar, Potensi Kerugian Negara Capai Rp6 Miliar

Rion mengatakan perusahaan memilih menempuh jalur hukum setelah keberadaan objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat ditemukan atau ditunjukkan oleh debitur.

“Prinsipnya, kami tidak serta-merta membawa persoalan ini ke ranah pidana. Ada proses dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Karena objek jaminan fidusia tidak dapat ditemukan atau ditunjukkan keberadaannya, maka perusahaan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Selanjutnya, pihak Polres Langkat akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan tersebut. Proses tersebut diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (KSC)

Pos terkait