KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Polemik pengelolaan dana fiskal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai kini menjadi sorotan tajam. Namun, yang tak kalah menarik perhatian publik adalah sikap DPRD Binjai yang dinilai memilih diam, sehingga memunculkan dugaan ketakutan untuk bersuara terhadap eksekutif.
Kritik keras datang dari Badko HMI Sumut dan sejumlah pemerhati kebijakan publik. Mereka mempertanyakan minimnya respons DPRD terhadap dugaan ketidaksesuaian alokasi dan penggunaan dana fiskal yang telah mencuat sejak awal tahun anggaran.
BACA JUGA: Badko HMI Sumut Desak Kejatisu Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Fiskal Rp11 Miliar oleh Pemkot Binjai
“DPRD itu seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan malah bungkam saat publik butuh kejelasan. Seharusnya DPRD Binjai segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil pihak Pemko untuk meminta penjelasan terkait dana fiskal,” tegas Ketua Umum Badko HMI Sumut melalui sambungan telepon kepada awak media, Senin (26/5/2025).
Sejumlah laporan menyebutkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan fiskal dan realisasi penggunaan anggaran di lapangan. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum terlihat adanya inisiatif DPRD Binjai untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau melakukan investigasi terbuka.
Ketidakaktifan DPRD Binjai ini lantas menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Integritas para wakil rakyat dipertaruhkan, seiring dengan meningkatnya dugaan bahwa mereka enggan mengusut tuntas dugaan penyimpangan.
Sementara itu, pihak Pemko Binjai belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Binjai pun belum membuahkan hasil hingga berita ini diterbitkan.
BACA JUGA: Parah, Judi Tembak Ikan Marak di Kota Binjai. AKBP Bambang Christianto Utomo: Terima Kasih Infonya
Masyarakat Desak Transparansi
Gelombang desakan dari masyarakat kian menguat. Mereka berharap DPRD Binjai segera mengambil langkah konkret dan transparan untuk menyelidiki persoalan ini. Sikap diam hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan membuka ruang bagi spekulasi liar.
Jika DPRD tetap bungkam, maka kekhawatiran publik akan kian membesar: ada apa sebenarnya di balik pengelolaan dana fiskal di Kota Binjai?. (KSC)
