KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan ini menjadi tonggak baru dalam kebijakan sektor mineral Indonesia, terutama terkait tarif royalti emas.
PP Nomor 19 Tahun 2025 ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 April 2025, dan efektif berlaku mulai Sabtu, 26 April 2025. Beleid anyar ini menggantikan ketentuan lama, yakni PP No. 26 Tahun 2022.
BACA JUGA: Harga Emas Dunia Tumbang Usai Cetak Rekor, Drama AS-China Bikin Pasar Jantungan
Salah satu poin penting dalam peraturan baru ini adalah perubahan signifikan dalam tarif royalti emas primer. Jika sebelumnya, berdasarkan PP No. 26 Tahun 2022, harga emas di atas US$ 2.000 per troy ounce dikenai tarif maksimal 10%, kini dalam aturan terbaru, tarif tersebut naik menjadi 16% apabila Harga Mineral Acuan (HMA) emas primer mencapai atau melebihi US$ 3.000 per troy ounce.
Harga emas primer sendiri mengacu pada London Bullion Market Association (LBMA) dan Gold PM Fix pada hari penjualan.
Harga Emas Dunia Melejit, Dampak Langsung ke Penerimaan Negara
Kenaikan tarif royalti ini bertepatan dengan tren harga emas global yang melonjak. Saat ini, harga emas dunia stabil di atas US$ 3.000 per troy ons, meskipun dalam beberapa hari terakhir terjadi sedikit pelemahan.
Pada perdagangan Senin pagi (28/4/2025) pukul 06.08 WIB, harga emas di pasar spot tercatat melemah tipis 0,07% menjadi US$ 3.315,20 per troy ons. Sebelumnya, pada perdagangan Jumat (25/4/2025), harga emas juga mengalami koreksi 0,90% ke level US$ 3.318,20 per troy ons.
Meski sempat terkoreksi, harga emas global sempat mencetak rekor fantastis di kisaran US$ 3.500 per troy ons pada awal pekan ini. Kenaikan ini didorong oleh memanasnya ketegangan perdagangan internasional serta maraknya pembelian emas oleh bank sentral dunia.
Implikasi Kenaikan Royalti: Penerimaan Negara Diperkirakan Meningkat
Dengan pemberlakuan PP Nomor 19 Tahun 2025 ini, pemerintah optimistis akan mendapatkan tambahan penerimaan negara yang signifikan dari sektor pertambangan emas. Kenaikan royalti emas menjadi 16% diprediksi memperkuat posisi fiskal negara di tengah dinamika global.
BACA JUGA: Harga Emas Babak Belur, Terseret Meredanya Perang Dagang AS-China dan Penguatan Dolar
Kementerian ESDM pun tengah mempersiapkan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor pertambangan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan mulus.
Langkah Presiden Prabowo ini dinilai sebagai bentuk respons adaptif terhadap kondisi pasar global, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (KSC/CNBC)
