KLIKSUMUT.COM | PLAQUEMINES, AS – Raksasa energi dunia, Chevron, harus menanggung kerugian besar usai pengadilan menjatuhkan putusan denda lebih dari US$ 744 juta atau sekitar Rp 12,32 triliun atas kerusakan lingkungan yang disebabkan di pesisir tenggara Louisiana, Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah proses persidangan panjang yang mengungkap dampak destruktif proyek minyak dan gas milik Chevron terhadap ekosistem lahan basah.
Mengutip laporan The Guardian pada Sabtu (5/4/2025), putusan ini menjadi yang pertama dari 42 tuntutan hukum yang diajukan sejak 12 tahun lalu, menandai kemenangan penting bagi para pejuang lingkungan. Dalam sidang, juri menemukan merek minyak Texaco, yang kini dimiliki Chevron, melanggar aturan negara bagian terkait sumber daya pesisir, terutama melalui aktivitas pengeboran sumur, pengerukan kanal, dan pembuangan air limbah ke rawa-rawa.
BACA JUGA: Kejatuhan Assad Picu Ketidakpastian di Timur Tengah, Harga Minyak Melambung
Lahan basah di wilayah ini dikenal sebagai benteng alami terhadap badai. Namun, selama puluhan tahun, aktivitas perusahaan minyak justru mempercepat erosi pantai dan degradasi ekosistem. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), sejak 1932 hingga 2016, pesisir Louisiana telah kehilangan sekitar 4.833 kilometer persegi daratan, atau 25% dari luas wilayah aslinya—angka yang mengkhawatirkan dan lebih tinggi dibanding negara bagian lain di AS.
Putusan monumental ini bisa menjadi preseden hukum penting, mendorong perusahaan energi lain untuk menyelesaikan kasus serupa. Meski demikian, Chevron berencana untuk mengajukan banding, menurut pengacara perusahaan, Mike Phillips.
Gugatan ini awalnya diajukan oleh komunitas Plaquemines Parish pada tahun 2013, menuntut ganti rugi sebesar US$ 2,6 miliar. Dalam putusan akhir, juri memberikan kompensasi sebagai berikut:
– US$ 575 juta untuk kerusakan tanah,
– US$ 161 juta untuk kontaminasi,
– US$ 8,6 juta untuk peralatan yang ditinggalkan.
Lowlander Center, lembaga yang meneliti ekosistem pesisir, menyebut kanal-kanal buatan Chevron sebagai penyebab utama rusaknya aliran air alami. Kanal-kanal ini tak hanya memotong jalur air, tetapi juga menciptakan “jalur cepat” bagi air laut masuk ke daratan saat badai, memperparah kerusakan lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir Louisiana 1978, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi energi diwajibkan untuk mengembalikan kondisi lokasi sedekat mungkin dengan keadaan awal: dibersihkan, ditanami kembali, dan didetoksifikasi. Namun, dalam kasus ini, Chevron dinilai gagal memenuhi kewajiban tersebut.
Jimmy Faircloth Jr., kuasa hukum negara bagian Louisiana, menyatakan bahwa selama ini Chevron bahkan menganggap Plaquemines Parish tak layak dipertahankan. Sebuah pernyataan yang menyakitkan bagi masyarakat lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada keberlanjutan pesisir.
BACA JUGA: Jokowi Sambut Baik Pembahasan Penambahan Saham Freeport di Indonesia
“Komunitas kami dibangun di pesisir, keluarga kami dibesarkan di pesisir, anak-anak kami bersekolah di pesisir. Negara kami tak bisa dibangun tanpa laut, tanpa rawa,” ujar Faircloth emosional di hadapan juri.
Masih ada 20 kasus hukum lain yang menanti proses serupa, dan hasil persidangan ini bisa menjadi sinyal kuat bagi dunia industri energi bahwa era ketidakpedulian terhadap lingkungan perlahan mulai berakhir. (KSC/CNBC)








