KLIKSUMUT.COM | NIAS BARAT – Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) atau setara Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Pelantikan yang berlangsung di Alun-Alun Nias Barat, Selasa (2/6/2026), menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih profesional dan berkualitas.
Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Nias Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Eliyunus Waruwu menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian dari upaya memperkuat mesin birokrasi daerah guna mendukung pencapaian visi pembangunan Nias Barat hingga tahun 2029.
Visi tersebut diwujudkan melalui konsep Nias Barat CERAH, yakni daerah yang Cerdas, Sejahtera, dan Sehat, dengan dukungan aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas.
“Jabatan yang diterima hari ini bukanlah sekadar kedudukan atau fasilitas. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Eliyunus Waruwu.
Bupati menekankan bahwa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran sentral dalam menggerakkan pembangunan daerah. Menurutnya, seorang kepala OPD tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga harus menjadi pemimpin perubahan yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
“Kepala OPD bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi pemimpin organisasi, penggerak perubahan, penjaga disiplin ASN, pelaksana visi-misi daerah, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, Bupati meminta seluruh kepala OPD bekerja lebih kreatif dan inovatif dalam mencari solusi pembangunan.
“Tidak boleh ada lagi pejabat yang bekerja biasa-biasa saja. Setiap kepala OPD harus mampu membaca persoalan, mengidentifikasi masalah, menyusun langkah penyelesaian, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program berjalan sesuai arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Eliyunus Waruwu menegaskan empat prinsip utama yang wajib menjadi pedoman seluruh pejabat yang baru dilantik, yaitu:
1. Loyalitas
Loyal kepada negara, peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilayani.
2. Integritas
Menjunjung tinggi kejujuran, keteladanan, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam menjalankan tugas.
3. Kinerja Terukur
Bekerja berdasarkan target yang jelas, indikator yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4. Kehadiran Nyata
Memastikan pemerintah hadir secara langsung melalui pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain memberikan arahan umum, Bupati juga menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada masing-masing instansi yang dipimpin pejabat baru.
Untuk Inspektorat Daerah, ia meminta penguatan fungsi pengawasan internal guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Kepada Bappeda, Bupati menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat dan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, BPKPD diminta menjaga kesehatan keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), desa harus menjadi pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Di sektor informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) didorong memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat serta menyebarluaskan informasi pembangunan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM diminta menjadi motor penggerak ekonomi rakyat melalui penguatan koperasi dan peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pada sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat disiplin tenaga pendidik, serta menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sedangkan Sekretariat DPRD diarahkan untuk terus memperkuat pelayanan administrasi dan menjaga hubungan harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Tidak kalah penting, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distanpanikan) diminta hadir langsung di tengah masyarakat sebagai penggerak utama sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Nias Barat.
Mengakhiri arahannya, Bupati Eliyunus Waruwu meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan kerja masing-masing.
Ia juga meminta penyusunan program prioritas jangka pendek untuk 30, 60, hingga 90 hari ke depan sebagai langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah.
BACA JUGA: Filemo Daeli Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Komcab Pemuda Katolik Nias Barat Periode 2026–2029
Selain meningkatkan disiplin ASN dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, para kepala OPD juga didorong untuk menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah harus hadir dan dirasakan masyarakat. Karena itu, saya berharap seluruh kepala OPD bekerja cepat, bekerja tepat, dan menghasilkan perubahan nyata bagi kemajuan Nias Barat,” pungkas Eliyunus Waruwu.
Pelantikan sembilan pejabat Eselon IIb ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya visi Nias Barat CERAH 2029 yang cerdas, sejahtera, dan sehat. (KSC)
REPOTER: Yeremia
