KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dugaan salah tangkap terhadap Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar ST, memicu gelombang protes keras dari internal partai. Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, secara tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan jika terbukti terjadi kesalahan prosedur dalam insiden tersebut.
Insiden diduga salah tangkap itu terjadi di dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 193, rute Bandara Kualanamu-Soekarno Hatta, Rabu (15/10/2025) malam.
Saat pesawat bersiap untuk lepas landas pukul 19.25 WIB, sejumlah petugas berpakaian preman bersama Avsec Bandara Kualanamu masuk ke dalam pesawat dan mengamankan seorang penumpang bernama Iskandar.
Namun belakangan diketahui bahwa orang yang mereka amankan adalah Iskandar ST, Ketua DPW Partai NasDem Sumut, bukan tersangka kasus judi online yang mereka cari, yang juga kebetulan memiliki nama serupa.
BACA JUGA: Fraksi NasDem DPRD Sumut Desak Kapolda Beri Sanksi Oknum Polisi atas Salah Tangkap Ketua DPW NasDem
Dinilai Tidak Profesional dan Memalukan
Menanggapi kejadian tersebut, Berkat Laoli menyebut tindakan oknum aparat sangat tidak manusiawi dan mencoreng nama baik institusi kepolisian.
“Dugaan salah tangkap terhadap Pak Iskandar ST menunjukkan ketidakprofesionalan oknum petugas kepolisian di Sumut. Ini sangat memalukan, apalagi beliau adalah tokoh masyarakat dan pimpinan partai,” ujar Berkat kepada wartawan, Kamis (16/10/2025).
Menurut Berkat, kesalahan seperti ini seharusnya tidak terjadi jika aparat bekerja berdasarkan data akurat, seperti identitas lengkap dan foto tersangka, bukan hanya mengandalkan kesamaan nama.
“Kalau hanya berdasarkan nama, siapa pun bisa ditangkap. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
BACA JUGA: Warga Batam Gantung Diri Akibat Pinjol dan Judi Online
Desakan Evaluasi dan Pemanggilan RDP
Berkat juga mendesak agar Avsec Bandara Kualanamu dan pihak Garuda Indonesia turut bertanggung jawab atas insiden yang menjatuhkan marwah Iskandar ST. Ia menilai, keterlibatan mereka dalam proses pengamanan tanpa verifikasi yang jelas patut dipertanyakan.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi A DPRD Sumut akan segera memanggil pihak terkait, termasuk Kepolisian, Avsec, dan Maskapai Garuda Indonesia, untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
“Kejadian ini tidak boleh terulang, baik terhadap tokoh publik maupun masyarakat umum. Semua pihak harus introspeksi,” tegas Berkat.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Gencarkan Sosialisasi Online Cegah Narkoba, Begal, dan Judi Online di Kalangan Pelajar
Polri Diminta Berbenah
Dalam pernyataannya, Berkat juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh dalam tubuh Polri, termasuk pelatihan ulang bagi personel di lapangan agar lebih profesional dalam menjalankan tugas.
“Sudah banyak kasus dugaan salah tangkap terjadi. Saatnya sistem diperbaiki agar kepercayaan publik terhadap aparat tidak terus menurun,” tutup Berkat. (KSC)
