KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan normal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjaga pelayanan agar masyarakat tetap memperoleh layanan optimal meski berada dalam situasi darurat.
Bobby menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, di ruang kerja Gubernur Sumut, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Senin (23/2/2026).
Dua Desa Tertimbun Longsor
Bobby menjelaskan, banjir dan tanah longsor menimbun dua desa di Kecamatan Tukka dan Sorkam. Bencana tersebut juga sempat memutus sejumlah akses menuju wilayah terdampak, khususnya ke Tapanuli Tengah (Tapteng).
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Percepat Penyediaan Lahan untuk Huntara dan Huntap Korban Banjir
Pemprov Sumut bergerak cepat membuka kembali akses yang terputus dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan. Bobby mengaku bersyukur karena bantuan pemerintah pusat memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.
Ia menegaskan, rumah sakit dan puskesmas menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat agar pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi warga terdampak.
BACA JUGA: Sekda Aceh Instruksikan Percepatan Huntara dan Stok Logistik Sebelum Ramadan 1447 H
Status Tanggap Darurat dan Bantuan Rp2 Miliar
Pemprov Sumut menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak banjir dan longsor pada akhir tahun lalu.
Selain itu, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan sembako yang berasal dari ASN Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut melalui posko bencana. Pemerintah provinsi juga mengucurkan bantuan sebesar Rp2 miliar kepada pemerintah daerah terdampak banjir untuk mendukung percepatan pemulihan.
Langkah tersebut memperkuat komitmen Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pascabencana.
BACA JUGA: Tito Karnavian Pastikan Rehabilitasi Pascabencana Aceh Dipercepat
Digitalisasi Layanan Jadi Prioritas
Sementara itu, Purwadi Arianto menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana.
Ia menyoroti pentingnya perlindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, integrasi layanan digital pemerintah, serta penyelamatan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.
“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Sumut, Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Bapeg Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Kementerian PANRB turut mendampingi Gubernur Bobby. (KSC)
