Sahat mengaku pernah dilibatkan beberapa dosen peneliti untuk menerbitkan jurnal dengan memberi masukan agar terhindar dari self-plagiarism karena bisa dianggap melanggar kode etik.
“Karena ketika karya tulis kita telah dikirim ke pihak lain atau ke penerbit dan ada kesepakatan peralihan hak cipta, maka tindakan menuliskannya kembali sebagian atau seluruhnya dalam karya tulis yang baru merupakan tindakan yang dilarang dan menipu pembaca,” ujar Sahat.
Baca juga: Dandim 0201/BS Vaksin Covid-19 Perdana Bersama FKPD dan Sejumlah Tokoh Kota Medan
Dalam kasus auto plagiasi yang diduga dilakukan dosen Muriyanto Amin seperti kehebohan beberapa pekan terakhir ini, sambung Sahat, apakah auto plagiasi itu dilakukan secara berulang kali oleh Muryanto Amin.
“Jika dilakukan secara sengaja dan berulang kali maka itu sebuah tindakan yang melanggar kode etik dan cap plagiator akan melekat selamanya. Namun jika dia melakukan itu karena ketidaktahuan aturan hak cipta dan konsekwensi melakukan auto plagiasi atau duplikasi, maka dia harus meminta maaf secara terbuka. Jangan malu mengakui khilaf,” tutur Sahat.
Baca juga: Longsor Susulan Kembali Terjadi, Lalin Medan-Berastagi Tetap Normal
Self plagiarism, ujar Sahat sering terjadi di dunia akademik. Pelakunya mulai dari mahasiswa hingga dosen untuk tujuan mengejar kenaikan pangkat melalui penerbitan jurnal maupun penelitian.
“Menerbitkan hasil penelitian yang sama dalam beberapa jurnal yang berbeda adalah bentuk self plagiarism dan menipu pembaca karena seolah menyajikan data dan fakta baru padahal tidak,” ujar Sahat.
Baca juga: Sempat Macet, Arus Lalin Medan Berastagi Kembali Normal
Untuk terhindar dari self plagiarism, sambung Sahat diawali dari niat si penulis. Setelah bahan tulisan yang akan dipublikasi selesai harus melakukan – check and recheck bahkan triple check seperti kerja jurnalis – agar terhindar dari tuduhan self plagiarism. Lebih elok lagi, saran Sahat, dengan melibatkan ahli perpustakaan karena acapkali bahan jurnal diambil dari skripsi, tesis maupun disertasi pribadi.
“Tujuannya mengecek seberapa identik kesamaan yang dimiliki dari hasil karya tulis yang lama dengan karya tulis yang baru. Jika bahan yang dipublikasi untuk jurnal baru memiliki kemiripan di bawah 10 persen dengan jurnal lama atau skripsi, tesis maupun disertasi pribadi , maka masih dibawah tolerasi,” tutur Sahat.
Baca juga: Kodim 0201/BS Medan Terima Kunker Irdam I/Bukit Barisan
Namun jika lebih dari 10 persen bahkan hingga 90 an persen, sambung Sahat, maka bisa dikategorikan melakukan praktik plagiasi.
“Dalam kasus jurnal yang diterbitkan oleh Muryanto Amin berulang kali apakah bahan yang dipublikasi untuk jurnal baru masih dibawah batas toleransi atau tidak. Saya rasa tujuan tim penelusuran dibentuk Rektor USU untuk menguji itu,” ujar Sahat.
Baca juga: Kajati Sumut Jalin Silaturahmi Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Jika bahan yang dipublikasi untuk jurnal baru data nya diatas 10 persen sama dengan jurnal lama maka, ujar Sahat, akan menghadapi tuduhan pelanggaran terhadap etika akademik dan pelanggaran hak cipta.
“Kalau tuduhan pelanggaran etika tidak ada sanksi hukum formal pengadilan, tapi pelanggaran hak cipta bisa dipidana. Jadi surat Rektor USU Nomor 82 tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan sanksi pelanggaran norma, etika akademik sangat bagus agar tidak terulang di lingkungan kampus mana pun,” ujar Sahat.
Baca juga: KONI Medan Tingkat Pembinaan Untuk Mewujudkan Prestasi Atlet
Lingkungan kampus, sambung Sahat, harus menjaga kejujuran dan etika keilmuan karena kampus benteng terakhir menciptakan orang – orang jujur. “Budaya curiga dan langsung menyerang orang yang bertujuan baik bukan karakter pemilik ilmu pengetahuan,” ujar aktivis 98 ini. (tim)








