MEDAN | kliksumut.com – Peraturan Daerah (Perda) baik Sumatera Utara Sumut maupun kota Medan, itu dibuat dengan biaya yang cukup mahal dan disertai dengan berbagai kajian dari akademisi. Jadi, kalau Perda tersebut sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dan Medan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bukan dilanggar.
Ibnu Hajar Ketua umum Badan koordinasi pemuda muslim (BAKOPAM) Sumut mengatakan, kalau pemerintah kota Medan sudah memiliki Perda, yah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Jika perda itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bagusnya buang aja perdanya. Walaupun waktu membuat tidak segampang membalikkan telapak tangan,” kata Ibnu Senin 1 Oktober 2019, malam ini.
Terkait ada informasi yang sudah dikomentari Abdul Rani Ketua Komisi D DPRD Medan dari Fraksi PPP beberapa waktu lalu mengenai harusnya Satpol PP kota Medan membongkar Bangunan tambahan Lantai 2 dijalan Pukat II No. 28B Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan tembung. Karena bangunan tambahan yang dibelakang tersebut juga sudah sicek Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Tata Ruang kota Medan tak memiliki Surat Izin mendirikan bangunan (SIMB) sesuai perda.
Selain itu juga, Ketua Gerindra Kota Medan juga sudah memberikan tanggapan yang sama. “Jika memang benar bangunan tambahan itu tak memiliki Izin Pemko Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus membongkarnya,” begitu juga tanggapan dari Anggota DPRD Medan Wong Sun Sen dari PDI Perjuangan juga meminta bangunan tambahan itu dibongkar.
Hal senada juga pernah dikatakan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE untuk segera menindak lanjuti laporan David Ng terkait dugaan ada bangunan tambahan tak memiliki izin. Dimana laporan David Ng dikirim secara administrasi ke Perkim dan tata ruang kota Medan. Dengan ada laporan tersebut benar adanya bangunan tambahan tak ada SIMB. “Oleh sebab itu, satpol PP Kota Medan segera membongkar bangunan. Karena bangunan tambahan itu merupakan PAD kalau ada SIMBnya, kalau tak ada berarti bangunan tambahan tersebut melanggar wajib dibongkar,” tegasnya.
Ibnu hajar yang juga Wakil Ketua Ansor Sumut mengatakan, ada komentar para Anggota Dewan dari berbagai partai dan ketua partai serta Ketua DPRD Medan tidak diindahkan. Berarti secara tidak langsung gak menghargai yang memberikan komentar. Apalagi data-datanya kongkrit dan muspika setempat pernah duduk sama dikantor Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung pada 6 September 2019 diaulanya.
Menurutnya, Gak ada yang boleh kebal peraturan. Kalau itu melanggar peraturan ya segera di tindak, buat apa peraturan di buat kalau tidak di laksanakan. Kita minta pemko Medan dalan hal ini walikota Medan untuk membongkar bangunan tersebut. “Jangan ada kesan di masyarakat seolah-olah pejabat yang berwenang dalam hal ini di duga menerima uang upeti. Agar bangunan tersebut mulus dan tidak di bongkar,” jelasnya.
lanjutnya, Jadi tidak ada alasan bagi pemko dalam hal ini walikota Medan untuk tidak membongkar bangunan tersebut. Demi menjaga Marwah dan wibawa pemko Medan, selayaknya walikota Medan membongkar bangunan itu. “Karena sudah jelas-jelas melanggar peraturan Perda kota Medan,” terang Wakil Ketua Pengurus Cabang NU kota Medan. (Alian)
