KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara secara tegas mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan, dari jabatannya. Desakan ini mencuat usai tragedi penembakan yang menewaskan seorang remaja berinisial MS (15), Minggu (4/5/2025) dini hari.
Menurut Ketua Umum Badko HMI Sumut, Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar, kasus tersebut merupakan puncak dari serangkaian kegagalan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Belawan. Ia menilai bahwa Kapolres Belawan telah lalai menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
BACA JUGA: LPA Sumut Kecam Penembakan Anak di Belawan: Desak Investigasi Tuntas dan Proses Hukum Kapolres
“Kapolres Belawan gagal total. Aksi premanisme merajalela, penyalahgunaan narkoba tak terkendali, dan aparat seolah melakukan pembiaran. Penembakan terhadap remaja 15 tahun itu adalah bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Yusril kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Kinerja Kapolres Belawan Dinilai Gagal
Badko HMI Sumut menyebut bahwa Polres Belawan tidak mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Penanganan konflik sosial, kenakalan remaja, hingga tawuran di kawasan Tol Balmera dianggap tidak efektif.
“Mereka (Polres Belawan) seharusnya mengedepankan langkah-langkah preventif. Tawuran yang kerap terjadi berakar dari penyalahgunaan narkoba, faktor ekonomi, lingkungan, hingga kurangnya kontrol emosi. Bukannya melindungi, justru masyarakat kini takut karena aparat bertindak sewenang-wenang,” tambah Yusril.
Desak PTDH dan Proses Hukum untuk Kapolres Belawan
Terkait insiden penembakan terhadap MS, Yusril mendesak agar AKBP Oloan Siahaan tidak hanya dicopot, tapi juga diproses secara pidana karena diduga telah melakukan pembunuhan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, ini dugaan tindak pidana pembunuhan. Ia (Oloan Siahaan) tidak memahami bagaimana melakukan pembubaran massa dalam situasi berisiko tinggi. Kami minta bukan hanya Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), tetapi juga hukuman penjara,” seru Yusril lantang.
BACAJUGA: Badko HMI Sumut Desak Kejatisu Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Fiskal Rp11 Miliar oleh Pemkot Binjai
HMI Akan Kawal Kasus Hingga Tuntas
Badko HMI Sumut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat ditegakkan. Mereka juga meminta agar Kapolda Sumut ikut diperiksa terkait pengawasan terhadap jajarannya.
“Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kapolri harus turun langsung, mulai dari Kapolda Sumut hingga ke Kapolres Belawan. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi Polri makin merosot,” tegas Yusril.
Peristiwa penembakan yang menewaskan MS (15) masih menjadi sorotan publik. Banyak pihak mendesak agar proses hukum berjalan secara transparan dan tidak pandang bulu. (KSC)
