MEDAN | kliksumut.com – Sebagai upaya membantu penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran. Maka sebaiknya dilakukan pendataan secara kongkrit orang yang layak mendapatkan bantuan. Baik dari tempat tinggal, kemampuan pendapatan perbulan dan biaya pengeluaran yang dibantu.
Hal ini dikatakan Alian Napiah Siregar Bendahara Umum Relawan Indonesia Kerja (RIK) saat ditemui usai bincang dengan warga disalah satu warung kopi Pandu. Selasa (14/04/20) sore ini.
Dikatakannya, dari informasi yang didapat dari masyarakat banyak sekali bantuan pemerintah yang tak tepat sasaran. Diantaranya bantuan pemerintah untuk Kesehatan yang lebih dikenal dengan istilah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kerja Harapan (PKH) bantuan berupa uang dan sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) bantuan untuk anak sekolah selain itu ada bidik misi.
Baca juga : Cegah Warga Keluar Rumah, Relawan Jokowi Usulkan Pinjam Anjing Hendropriyono dan Ketegasan OJK
Menurutnya, dari informasi yang sudah diketahui masyarakat banyak, penyaluran bantuan ini ada yang diberikan tidak tepat sasaran alias yang menerima bukan orang yang tidak mampu.
“Dengan kejadian ini tentu berefek jelek kepemerintah, seolah pemerintah tak becus dalam menyalurkan bantuannya,” terang Alian Napiah Siregar yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Peduli Air Sumatera Utara.
Lanjutnya, dengan adanya Virus Corona ini pastinya pemerintah lagi-lagi memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dan memberi keringanan untuk Listrik, kredit kenderaan dan keringanan minyak untuk Ojol (ojek online) 50 cash back.
“Belajar dari peristiwa tentang kurang bagusnya penyaluran KIS, PKH, KIP, Bidik Misi serta bakal banyak lagi program pemerintah untuk masyarakat,” ujar Alian.
Alian meminta, alangkah baiknya, pemerintah juga melakukan foto langsung penerima bantuan dengan tulisan dikertas HVS “Saya Penerima Bantuan Karena Tidak Mampu”. Hal ini bertujuan agar ada efek jera kepada penerima bantuan jika tidak sesuai. ‘Jika oknum masyarakat itu mau difoto tapi dia sendiri mampu, pastinya masyarakat akan menilai oknum tersebut seperti apa’ ungkap Alian.
Sambungnya, pemerintah harus mendata ulang kembali secara detail dan serius untuk penerima bantuan sebelumnya, baik itu KIS, PKH, KIP dan program bantuan lainnya. Begitu juga untuk pendataan, yang akan berlangsung Program pemerintah.
Baca juga : Kualitas Air Danau Toba Kian Buruk, Relawan Jokowi Tolak Izin Aqua Farm Diperpanjang
“Pemerintah sudah berbuat untuk baik aja masih saja dibilang entah apa-apa. Tapi, saya yakin pemerintah sekarang terlalu sabar. Untung bukan saya kepala pemerintahannya,” tegas Alian.(red)
