Bahkan jelas Fikri bahwa tuntutan diskon besar, program free ongkir dari marketplace yang kian menekan perusahaan logistik, ketidakjelasan payung hukum pertanggungjawaban layanan perusahan logistik dengan customer yaitu antara UU POS dan UU Perlindungan Konsumen, tarif tol Sumatera yang masih relatif tinggi, jalan yang masih rusak di beberapa jalan kecamatan di beberapa kabupaten, belum adanya program studi logistik di kampus di Sumut padahal kebutuhan SDM dan riset di bidang logistik tinggi, hingga tantangan sangat memungkinkannya persaingan bisnis yang kurang sehat (Price War) antar perusahaan logistik, dimana pemerintah harus memperhatikan.
BACA JUGA: Maraknya Bajing Loncat dan Premanisme di Sumut, Asperindo Sumut Gelar Doa Bersama
“Tentunya untuk menghadapi tantangan, peluang dan problem yang ada, Asperindo selaku assosiasi dari perusahaan ekspres dan logistik membutuhkan sinergi dan kerjasama berbagai pihak, terlebih pemerintahan, serta utamanya secara internal menguatkan kolaborasi antar provider logistik,” tutup Fikri. (Red/wl)
