2021, Pemprov Sumut Tetap Anggarkan Penanganan Covid-19

Selain itu, kata Gubernur, Pemprov Sumut juga akan mengupayakan segala kekurangan di bidang pangan, seperti stok bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. “Kekurangan ini harus kita bahas kembali,” katanya.

Gubernur mengakui, akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan pembangunan, khususnya beberapa program prioritas pembangunan Sumut terganggu. Dana APBN tahun 2020 untuk Sumut sebesar Rp7 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah direncanakan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi.

 

“Program prioritas itu ada ketenagakerjaan yang harus kita bangkitkan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta infrastruktur. Itu semua terganggu akibat adanya Covid-19. Kita tidak boleh berhenti, kita hadapi ini dengan seksama dan harus bahu-membahu serta bergandengan tangan sehingga kita mampu keluar dari kesulitan ini,” ujar Edy Rahmayadi.

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Sumut yang saat ini berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan III berada di posisi minus 2,60% year on year (yoy), sementara nasional berada di posisi minus 3,49 % (yoy).

 

“Kuartal ketiga di Sumut minus 2,60 %, lebih tinggi dari nasional minus 3,49 %. Terima kasih kepada Pak Gubernur atas leadership-nya, namun ini perlu terus diperhatikan sebab Sumut memiliki peran penting yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera,” kata Hadiyanto.

 

Selain itu, Hadiyanto berharap kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk segera mengeksekusi program dan kegiatan APBD 2021, sehingga dapat mempercepat penanganan Covid-19 di daerah. Menurutnya peran belanja negara sangat penting mendorong percepatan penanganan Covid-19.