Dijelaskannya deflasi bersumber dari kelompok volatile food komoditas cabai merah dan bawang merah. Sementara itu, penurunan lebih lanjut tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi beberapa kelompok, terutama kelompok kesehatan dan penyediaan makanan dan minuman/restoran seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap produk kesehatan seperti masker dan mulai kembali meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap makanan dan minuman.
Andil inflasi kelompok pada Januari 2021 untuk makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,31. Pada pakaian dan alas kaki 0,12, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT 0,00 perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin RT 0,09, kesehatan 0,04.
Selain itu andil inflasi pada transportasi – 0,12, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan – 0,08, rekreasi, olahraga, dan budaya 0,01, pendidikan 0,02, penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,13 perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,32.
Baca juga: Kasat Narkoba Polrestabes Medan Berikan Bantuan Ke Komunitas Yededhyadi
Lebih lanjut dijelaskannya, pada Januari 2021, Sumatera Utara tercatat inflasi sebesar 0,45% (mtm), turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,75% (mtm).
Secara spasial, seluruh Kota IHK mengalami penurunan inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pematangsiantar sebesar 1,13% (mtm) diikuti oleh Gunung Sitoli sebesar 1,08% (mtm). Inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama komoditas aneka ikan.
“Curah hujan yang tinggi menurunkan aktivitas melaut nelayan sehingga pasokan berbagai ikan berkurang. Pasokan cabai merah yang melimpah mendorong penurunan harga secara keseluruhan. Di sisi lain, inflasi lebih lanjut juga tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan penurunan emas global,” ungkapnya.
Baca juga: Peringati HPSN Komunitas di Medan Gelar Aksi Bersih Sungai Terkumpul 1 Ton Sampah
Untuk mengendalikan inflasi 2021 diperlukan tiga upaya. Berdasarkan hasil Rakorprov untuk stabilisasi harga 202, terdapat tiga fokus upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan TPID Sumut antara lain dengan perbaikan infrastruktur pendukung seperti penguatan BUMD Pangan, penyediaan CAS, dan pengoptimalan SRG, membangun neraca pangan daerah, dan mengoptimalkan intervensi pemerintah. (swisma)
