KLIKSUMUT.COM | ACEH SELATAN ~ Sebanyak 16 Pemerintah Gampong di Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak pengadaan website desa karena penyedia jasa tidak menuntaskan pekerjaan hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025. Ketidaksiapan website tersebut membuat gampong tidak dapat memanfaatkannya sesuai tujuan awal.
Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor Istimewa tertanggal 16 Januari 2026 kepada Direktur PT Media Krusial Mandiri. Pemerintah Gampong Padang Bakau, Bakau Hulu, Manggis Harapan, Ujung Batu, Pasar Lama, Apha, Pawoh, Dalam, Kota Palak, Cacang, Tengah Pisang, Pisang, Hulu Pisang, Tengah Baru, Lembah Baru, dan Padang Baru menandatangani surat tersebut secara bersama-sama.
BACA JUGA: Forum Keuchik Tapaktuan Tuntut Kejelasan Proyek Website Gampong
Pekerjaan Tak Sesuai Perjanjian
Dalam surat resmi itu, Pemerintah Gampong menyebut penyedia jasa secara terbuka mengakui adanya kesalahan teknis serius. Perusahaan hanya menyajikan website desa berbasis template, bukan hasil rancang bangun khusus sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama.
Pihak perusahaan juga mengakui keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Website desa tersebut belum bisa online hingga Tahun Anggaran 2025 berakhir, meski perusahaan sebelumnya menjanjikan penyelesaian tepat waktu. Janji lanjutan untuk menyelesaikan pekerjaan pada awal 2026 tidak relevan lagi oleh Pemerintah Gampong.
“Tindakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang nyata karena penyedia jasa menghasilkan barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta melanggar jangka waktu pengerjaan yang telah ditetapkan,” tulis Pemerintah Gampong dalam surat tersebut.
BACA JUGA: Kadis PMD Jelaskan Dasar Hukum Publikasi Dana Desa
Putus Kontrak secara Sepihak
Berdasarkan kondisi itu, sebanyak 16 Pemerintah Gampong memutus kontrak kerja sama pengadaan Website Desa Digital secara sepihak terhitung sejak tanggal penerbitan surat. Pemerintah Gampong menyatakan hanya akan mempertimbangkan kembali kerja sama serupa pada tahun anggaran berikutnya apabila masih membutuhkan program tersebut.
Selain memutus kontrak, Pemerintah Gampong juga menuntut pengembalian dana secara penuh. Total dana yang mereka minta mencapai Rp96 juta, dengan rincian Rp6 juta per gampong yang sebelumnya telah disetorkan kepada penyedia jasa.
BACA JUGA: Mahasiswa Desak Kejari Labuhanbatu Segera Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Terang Bulan
Tenggat Pengembalian Dana 2×24 Jam
Pemerintah Gampong menetapkan batas waktu pengembalian dana paling lambat 2 x 24 jam sejak penyedia jasa menerima surat tersebut. Mereka mewajibkan pengembalian dana masuk ke Rekening Kas masing-masing gampong sesuai daftar rekening yang terlampir.
Tidak hanya itu, Pemerintah Gampong juga mewajibkan PT Media Krusial Mandiri menyerahkan seluruh akses akun dan data yang berkaitan dengan website desa.
Pemerintah Gampong turut menembuskan surat pemutusan kontrak dan tuntutan pengembalian dana tersebut kepada Plt Bupati Aceh Selatan, DPRK Aceh Selatan, Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, Kepala DPMG Aceh Selatan, serta Camat Labuhanhaji. (KSC)
REPORTER: Dahyati
