REPORTER: Dody Ariandi
KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Kegeraman warga Kota Binjai memuncak setelah proyek jalan senilai Rp2,5 miliar diduga fiktif dan tak kunjung dikerjakan. Uniknya, bentuk protes warga ini tak biasa: sejumlah pemancing mendatangi lokasi proyek yang seharusnya dikerjakan di Jalan Gunung Sinabung, Binjai Selatan, dan memancing di kubangan air bekas jalan yang rusak.
Aksi warga ini menjadi simbol kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Binjai, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang dinilai tidak transparan dan gagal dalam pengelolaan anggaran.
BACA JUGA: Tanjakan Panjang Proses Hukum Pejabat Kota Binjai, Ketua Gapensi: “Membuka Tabir Kasus Lama”
Diduga Proyek Fiktif, Papan Proyek Tak Sesuai Fakta Lapangan
Ketua Gapensi Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu, menyampaikan bahwa papan proyek yang terpampang jelas menyebutkan adanya pengerjaan pemeliharaan berkala sepanjang 1.800 meter dengan lebar 4 meter oleh CV Arif Sukses Jaya Lestari, dengan masa kerja 60 hari dan sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2024 melalui APBDP Kota Binjai.
“Namun, faktanya di lapangan tidak ada pekerjaan sama sekali. Warga melihat ini sebagai kebohongan publik dan bentuk potensi korupsi. Bahkan dalam data LPSE Kota Binjai, proyek dengan kode 1211598 ini seharusnya sudah selesai pada November 2024 lalu,” tegas Surya Dharma.
Warga Duga Ada Motif Politik di Balik Proyek
Proyek ini makin menimbulkan kecurigaan karena waktu pelaksanaan berdekatan dengan tahun politik. Plt Ketua Umum PB IMBI-SU, Ambia Pane, turut melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menyebutkan bahwa proyek tersebut berpotensi hanya formalitas tender demi mencairkan anggaran demi kepentingan politik.
“Proyek ini kami duga kuat hanya kamuflase anggaran. Tidak ada pengerjaan fisik, tapi papan proyek tetap dipasang. Ini mencederai akuntabilitas dan berpotensi mengarah pada korupsi terstruktur,” ujar Ambia Pane.
APH Diminta Bertindak Cepat, Jangan Tunggu Viral
Dalam pernyataannya, Surya Dharma Sitepu menegaskan bahwa semua pihak harus mendukung semangat Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Presiden sudah tegas: tidak ada kompromi untuk pelanggaran hukum dan korupsi. Maka kami minta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera mengusut tuntas proyek ini. Jangan menunggu viral baru ditindak,” pungkasnya.
Plt Kadis PUPR Enggan Berkomentar
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Binjai, Ridho Indah Purnama, enggan memberikan pernyataan. Sikap bungkam ini makin memperkuat dugaan publik bahwa ada yang ingin ditutupi terkait proyek yang disebut-sebut fiktif tersebut.
BACA JUGA: Putus Rantai Kejahatan, Kejari Binjai: Musnahkan Barang Bukti Perkara Sudah Inkrah
Jalan Rusak, Warga Dirugikan
Kerusakan jalan di lokasi proyek juga menjadi sorotan tersendiri. Selain menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, kondisi jalan yang digenangi air dan berlubang parah memicu keresahan masyarakat. Aksi memancing di kubangan jalan menjadi bentuk kritik sosial yang menyindir keras kinerja pemerintah daerah.
Tagar Warga Menggema di Media Sosial
Di media sosial, tagar #ProyekFiktifBinjai dan #UsutTuntasRp25Miliar mulai ramai digunakan. Warga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan proses hukum yang cepat serta tanpa tebang pilih. (KSC)
