KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur dalam menghadapi ketidakpastian global yang diperkirakan masih membayangi outlook ekonomi tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada seminar bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” yang digelar oleh KOMPAK di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam paparannya, Juda Agung menjelaskan bahwa kondisi global saat ini dipengaruhi berbagai risiko, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap belanja negara, terutama subsidi energi seperti BBM.
“Di tengah situasi yang serba tidak pasti, pengelolaan penerimaan fiskal menjadi kunci untuk membiayai peningkatan belanja negara. Jawabannya tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari strategi fiskal yang tepat,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan empat pilar utama dalam pengelolaan penerimaan negara menuju 2026.
Pertama, penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor. Strategi ini bertujuan menutup celah penerimaan tanpa membebani wajib pajak yang sudah patuh.
“Penerimaan yang sehat adalah penerimaan yang tumbuh seiring dengan ekonomi,” jelasnya.
Kedua, penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Wamenkeu menekankan pentingnya transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pemanfaatan sistem Coretax serta integrasi data dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Di tengah ketidakpastian global, data adalah senjata kita. Digitalisasi memungkinkan integrasi data lintas instansi untuk menutup kebocoran pajak,” ungkapnya.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan fiskal harus selaras dengan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, serta daya saing nasional.
“Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, maka penerimaan akan mengikuti secara berkelanjutan,” katanya.
Keempat, transformasi sumber daya manusia (SDM). Juda Agung menegaskan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas dan kompetensi aparatur fiskal.
BACA JUGA: Transformasi BUMN Dikebut 2026, 15 Perusahaan Logistik Akan Digabung Jadi Satu Entitas Nasional
“Transformasi sistem tanpa transformasi manusia akan berujung pada stagnasi. Secanggih apa pun teknologi, jika SDM tidak kompeten dan berintegritas, maka hasilnya tidak optimal,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan fiskal dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif.
Dengan strategi ini, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan menuju tahun 2026. (KSC)
TIM REDAKSI
