Wagub Sumut Ikut Peluncuran Sinergitas Pengelolaan MCP Terkait Pemberantasan Korupsi

Wagub Sumut Ikut Peluncuran Sinergitas Pengelolaan MCP Terkait Pemberantasan Korupsi
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengikuti video conference (vidcon) peluncuran (launching) Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas tahun 2021 dari Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (31/8).

MEDAN | kliksumut.com Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengikuti video conference (vidcon) peluncuran (launching) Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas tahun 2021 dari Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (31/8/2021).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan sejumlah instansi lainnya.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, MCP ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sebab, pihaknya mencatat beberapa temuan yang sering terjadi pada pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksana program yang dianggap kurang tepat.

BACA JUGA: Wagub Sumut Dampingi Wakapolri Tinjau Penanganan Covid-19 di Sumut

“Di antaranya adalah belanja aparatur yang lebih besar dari belanja modal dan barang, tidak sesuainya alokasi penganggaran program prioritas nasional (20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan). Mutasi jabatan tidak sesuai aturan, pejabat yang terlibat masalah hukum, kemudian membeli tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Tito meminta para kepala daerah agar memperkuat pengawasan dan aktif melakukan perencanaan yang baik. Hal itu dapat dimulai dari penguatan mental dan moral SDM aparatur dengan pembinaan terus menerus sehingga tidak memiliki niat menyimpang.

“Kita semua perlu bekerja dengan niat yang baik. Waspadai dan hati-hati dalam bekerja karena KPK dan Polri sudah paham betul bagaimana modus operandi tindak korupsi. Karena waktu saya Kapolri dengan target 3 bulan 1 kepala daerah, pasti ketemu,” jelasnya.

Pos terkait