Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber di Dinas PUPR bahwa jembatan yang dibangun tersebut pengerjaannya terkesan buru-buru karena telah melewati Desember 2021.
Ironisnya fungsi Konsultan dan PPK proyek tersebut perlu dipertanyakan karena di salah satu sisi ujung bibir pondasi sudah tergerus air.
Jika jembatan tersebut ditimbun dan disimetriskan dengan badan jalan kampung dipastikan akan memakan lahan warga. Sementara rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan tersebut hanya melengkungkan pagar pembatas jembatan agar posisi jembatan terlihat mengarah ke badan jalan.
Informasi yang diterima media, proyek Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat yang bermasalah ini konon dikerjakan oleh perusahaan rekanan CV.Lubuk Mas yang disebut-sebut merupakan proyek petinggi APDESI Kabupaten Langkat.
BACA JUGA: Berkas 8 Tersangka TPPO di Rumah Mantan Bupati Langkat Diteliti Kejatisu
Sehingga PPK yang seyogianya berfungsi untuk mengawasi pekerjaan seperti tidak mampu berbuat banyak dan lebih terkesan hanya membiarkan sertan mengesahkan sebagai bukti jika jembatan tersebut telah dikerjakan kendati mengabaikan mutu dan manfaatnya. Sehingga jembatan yang tidak memiliki oprit ini lebih terkesan ditinggalkan begitu saja demi mengejar pencairan.
“Coba lah Bang tengok. Udahlah jalan desa ini gak pernah diaspal, pembangunan jembatan yang diharapkan warga dari 4 dusun ini agar bisa membawa hasil panen bisa mudah malah gak bisa digunakan,” ujar warga yang ditemui sedang melintasi jembatan menggunakan kendaraan roda 2 kepada awak media.
Ironisnya, warga di Desa Belinteng menyebutkan jika proyek yang dikerjakan rekanan dari petinggi APDESI Kabupaten Langkat yang kondisinya terkesan asal jadi tersebut malah terindikasi disebut-sebut mendapat back up dari oknum Ketua APDESI Kecamatan Sei Bingai.
Namun keterangan warga ini masih butuh pendalaman karena sampai saat ini oknum Ketua APDESI Kecamatan Sei Bingai masih belum berhasil di konfirmasi.
Tapi anehnya, Kepala Desa Belinteng sekaligus sebagai Ketua APDESI Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, tidak peduli dengan nasib warga setempat yang kesulitan untuk membawa hasil ladangnya dengan menggunakan kendaraan roda 3 dan 4 atau lebih.(red)
