LANGKAT | kliksumut – Proyek Pembangunan jembatan di Dusun Serden Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) P-APBD TA 2021 senilai Rp 860 juta gawean Dinas PUPR Bidang Bina Marga Kabupaten Langkat yang dibiarkan mangkrak ini semakin kuat desakan dari masyarakat agar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dijerat hukum.
Menurut salah seorang penyuluh anti korupsi yang juga Ketua DPC Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI Binjai-Langkat, Harianto Ginting SH, mengatakan bahwa indikasi permainan saat pengerjaan proyek jembatan ini khususnya Konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama rekanan kontraktor sangat kental.
BACA JUGA: Rakor Pencegahan Korupsi, Gubernur Sumut Tak Ingin Langkat Jatuh Kembali di Lubang yang Sama
“Secara kasat mata, kita dapat melihat bahwa pembangunan ini belum lah selesai baik secara fisik maupun fungsinya. Apalagi saat ini modus korupsi sering terjadi pada proyek-proyek yang jauh dari jangkauan pengawasan pers maupun masyarakat yang peduli akan prilaku tindak pidana korupsi. Saya sendiri sebagai putra Langkat sangat kecewa karena kurangnya perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) terkait. Dalam hal ini kami bersama dengan masyarakat akan membuat laporan resmi baik ke Kejaksaan Negeri Langkat maupun Polres Binjai. Karena kami masih yakin APH sebagai Alat Negara pasti mampu mengungkap kasus ini beserta seluruh pihak yang mungkin menerima “setoran” sehingga proyek ini mandek. Dan bila perkara ini tidak dapat diungkap maka kami menduga “alat negara” ini telah rusak,” ujar Harianton Ginting kepada media, Senin (24/10/2022).
Menurut advocad yang akrab dipanggil Bang Ginting ini tidak ada alasan bagi APH untuk tidak menindaklanjuti informasi yang disampaikan awak media terkait dugaan indikasi perbuatan mark up serta korupsi terhadap pembangunan jembatan di Dusun Sereden Desa Belinteng tersebut.
“Ingat sudah dua orang Bupati Langkat serta belasan pejabat di Pemkab Langkat serta rekanan yang tersandung korupsi. Apa kira-kira harus bertambah lagi jumlahnya? Kita tunggu saja,” ujar Bang Ginting lagi.
Ironisnya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengerjaan pembangunan jembatan yang dikerjakan CV.Lumbung Mas, setingkat PPK seperti enggan menjelaskan terkait proyek tersebut.
Anehnya, PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Munir, sempat meminta Topmetro untuk datang ke kantornya melalui chat WhatsApp, Senin (24/10/2022). Namun, selanjutnya PPK bernama Munir tersebut malah tidak bisa dihubungi lagi karena langsung memblokir WhatsApp media ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya proyek pembangunan jembatan gawean Dinas PUPR Bidang Binamarga Pemkab Langkat Bidang yang berlokasi di Dusun Serden Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai anggarannya cukup fantastis hampir mencapai Rp1 miliar. Namun kenyataannya jembatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 3. Bahkan terkesan hanya dapat dilalui sepeda motor dan hewan ternak.
