“Toh pusat juga kan sudah pernah mengeluarkan Permindikbud No. 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam, ya kalau ada yang belum berjalan atau kurang efektif silahkan dilakukan sosialisasi ulang agar permendikbud tersebut berjalan efektif. Jangan dikit-dikit buat SKB 3 Menteri. Memang tidak ada yang melarang, tapi kalau tumpang tindih antara kepentingan pusat dan kearifan lokal di daerah juga kan gak bagus,” tegas Epza.
Epza menjelaskan, bila merujuk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu: UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Baca juga: Wali Kota Tinjau Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Medan
“Memang Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 ini dibenarkan tentang adanya peraturan menteri dan peraturan badan atau lembaga lain tapi peraturan ini dikategorikan sebagai norma yang berlaku terus menerus dan sifatnya adalah regeling,” papar Epza.
Khusus pakaian seragam sekolah, lanjut Epza, seperti di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memang sudah berjalan efektif pemakaian seragam sekolah perempuan dengan memakai jilbab berdasarkan inntruksi Walikota Padang tahun 2005.
Baca juga: DPRD Nias Kunker Pemko Medan Tentang Pengelolaan Keuangan.
“Input dan output pakai jilbab ini kan bagus, sebab itu untuk apa dipersoalkan lagi sampai membuat SKB 3 menteri, hemat saya sebaiknya SKB itu segera dicabut. Jangan membangun wacana atau diksi intoleran, radikal dan/atau istilah-istilah lain yang pada akhirnya hanya menuai pro dan kontra ditengah masyarakat,” pungkasnya. (BNL)
