Kemudian pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Serta pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
“Harapannya ini dapat kita laksanakan bersama secara efektif dan efisien, dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumut,” ujar Edy Rahmayadi.
BACA JUGA: ASN Pemprov Sumut Sembelih 144 Ekor Sapi Kurban
Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyatakan dukungannya untuk upaya optimalisasi tersebut. Sebagai penegak hukum, ia mengingatkan agar pengusaha berjalan pada koridor yang benar.
“Kalau baik saja, saya yakin teman-teman pengusaha akan rela memberikan apa yang ia terima dalam keadaan benar (urusan perizinan). Tetapi kalau dalam penyimpangan, itu nanti jadi urusan Pak Maruli (KPK) dan saya (Kepolisian),” jelas Panca. (Wali)
