Terkait kesiapan tersebut, Pemprov Sumut juga telah mengikuti sosialisasi penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan mineral dan batubara pada sistem online single submission (OSS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI pada 29 Juli 2022.
Dinas ESDM Sumut juga telah memenuhi permintaan kelengkapan data pemegang hak akses pada aplikasi perizinan Kementerian ESDM RI. Selain itu, Pemprov Sumut telah mengajukan anggaran pada P-APBD tahun anggaran 2022, untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Dukung Satu Data ASN
Serah terima dokumen perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dilaksanakan juga sudah dilaksanakan para 8 Agustus 2022. “Dan saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang memproses penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan,” paparnya.
Disampaikan juga, kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemprov Sumut terkait penyelenggaraan perizinan MBLB tersebut antara lain meliputi, pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.
