Langkah itu diambil setelah keraguan terhadap transparansi data resmi pemerintah China menimbulkan kekhawatiran akan gelombang infeksi.
Jumat (30/12) lalu, media pemerintah China menyebut kewajiban tes COVID-19 yang diberlakukan berbagai negara terhadap orang-orang yang bepergian dari China bersifat “diskriminatif.”
China menolak kritik terhadap statistik COVID-19 di negaranya dan mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan munculnya mutasi virus yang lebih menular, namun dengan gejala yang tidak terlalu parah.
BACA JUGA: Mungkinkah Lonjakan Kasus Baru COVID-19 di China Picu Mutasi Baru?
China belum lama ini melonggarkan sebagian besar aturan pembatasan nol-COVID yang mengisolasi negara itu selama hampir tiga tahun dan mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya berencana kembali menerbitkan paspor dan visa untuk perjalanan ke luar negeri.
Hal itu dapat mendorong banyak warga China bepergian ke luar negeri selama liburan Tahun Baru Imlek bulan ini, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan terjadi penyebaran virus. (voa)
