KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memberikan penafsiran konstitusional terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permintaan ini disuarakan oleh penyanyi kenamaan Tanah Air, Hendra Samuel Simorangkir alias Sammy Simorangkir, serta Lesti Kejora, yang menyoroti perlunya perlindungan hukum dan keadilan bagi para penyanyi serta pelaku pertunjukan dalam sistem pembayaran royalti dan izin penggunaan lagu.
Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang uji materi kelima UU Hak Cipta yang digelar di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025). Sammy dan Lesti hadir sebagai saksi dalam perkara yang diajukan oleh 29 artis dan musisi nasional, termasuk Armand Maulana, Ariel Noah, dan grup band T’Koes yang dikenal membawakan ulang lagu-lagu legendaris Koes Plus.
BACA JUGA: Limbad Dihentikan Petugas Imigrasi Arab Saudi karena Taring Tajam: “Saya Artis Indonesia”
Dalam keterangannya di depan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Sammy menyampaikan harapannya agar Mahkamah bisa memberikan solusi konstitusional yang adil bagi seluruh pelaku industri musik, tidak hanya pencipta lagu, tetapi juga penyanyi dan pelaku pertunjukan lainnya.
“Kami ingin ada keadilan dan kepastian hukum, bahwa yang menghidupkan sebuah karya juga punya hak ekonomi yang layak. Kami berharap MK bisa menjembatani hal ini agar tidak terjadi ketimpangan,” ujar Sammy.
Hal serupa diungkapkan oleh Lesti Kejora, penyanyi dangdut yang mengaku pernah mengalami persoalan hukum ketika menyanyikan lagu “Bagai Ranting yang Kering” milik Yonni Mulyono alias Yonni Dores pada sebuah acara pernikahan di Subang, Jawa Barat, antara tahun 2016–2018.
“Saya hanya memenuhi permintaan panitia yang sudah menyusun daftar lagu. Tapi kemudian saya menerima somasi dari kuasa hukum pencipta lagu,” ungkap Lesti. “Ini menunjukkan bahwa mekanisme izin dan royalti masih belum jelas, dan penyanyi bisa menjadi korban.”
Tuntut Keadilan dalam Distribusi Royalti
Uji materi ini berfokus pada sejumlah norma dalam UU Hak Cipta yang dianggap merugikan para pelaku pertunjukan dan penyanyi, terutama dalam pembagian royalti dan prosedur perizinan. Para pemohon menilai sistem saat ini lebih berpihak kepada pencipta lagu, sementara penyanyi yang ikut memopulerkan karya tersebut sering kali tidak mendapatkan bagian yang proporsional.
Gugatan ini mencerminkan keresahan yang telah lama dirasakan insan musik Indonesia, terutama bagi mereka yang berperan dalam menyampaikan karya ke publik melalui pertunjukan langsung maupun rekaman. Para artis berharap MK dapat menafsirkan UU Hak Cipta secara lebih adil dan progresif dengan memperhatikan dinamika industri kreatif modern.
Sidang uji materi ini merupakan babak penting dalam sejarah perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya bagi pelaku industri musik. Jika MK memutuskan untuk mengakomodasi permohonan tersebut, maka bisa menjadi tonggak baru dalam reformasi sistem royalti yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dukungan dari Komunitas Musik
Proses judicial review ini turut mendapatkan perhatian luas dari kalangan musisi, penyanyi, dan pengamat hukum. Mereka menilai bahwa UU Hak Cipta perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi musik saat ini.
Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Ananda, menyebutkan bahwa keberadaan penyanyi dalam struktur hak cipta sering kali diabaikan dalam regulasi yang terlalu fokus pada pencipta lagu.
BACA JUGA: Deretan Artis Gagal Berangkat Haji 2025 Gara-Gara Visa Furoda Tak Kunjung Terbit
“Penyanyi adalah bagian integral dalam proses penciptaan nilai ekonomi dari sebuah lagu. Oleh karena itu, perlindungan hukumnya juga harus diakui secara eksplisit dalam undang-undang,” jelas Rizky.
MK dijadwalkan akan menggelar sidang lanjutan dalam beberapa pekan ke depan untuk mendengarkan keterangan ahli dan menyusun pertimbangan atas permohonan ini. (KSC)
