KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) merupakan tonggak sejarah awal reformasi di Indonesia. Menurutnya, tanpa Kudatuli, demokrasi yang saat ini dinikmati rakyat Indonesia tidak akan pernah terwujud.
Hal itu disampaikan Ribka dalam peringatan 29 tahun peristiwa Kudatuli yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). Dalam pidatonya, ia menyebut peristiwa yang menewaskan sejumlah kader dan pendukung PDI tersebut adalah fondasi perjuangan menuju demokratisasi.
BACA JUGA: Wisuda Unpri Dirangkai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan 2 Tokoh
“Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli, tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli adalah tonggak reformasi,” tegas Ribka Tjiptaning dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Ribka menggambarkan bagaimana perjuangan rakyat kecil melalui peristiwa Kudatuli telah membuka jalan bagi munculnya pemimpin dari kalangan bawah, termasuk Presiden dari latar belakang sederhana.
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie (Triyana) tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error… ya, itu namanya nasib,” ujar Ribka, menyindir secara halus kepemimpinan saat ini.
Projo: Kalau Tanpa PDIP, Megawati dan Jokowi Tak Akan Jadi Presiden
Pernyataan Ribka tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, yang menyepakati pentingnya peristiwa Kudatuli bagi sejarah PDIP. Namun ia menilai, jika merujuk pada logika Ribka, maka tidak hanya Presiden Jokowi yang tak akan muncul tanpa Kudatuli, tetapi juga Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Pernyataan Ribka soal ‘tidak ada anak tukang kayu jadi presiden’ kalau tidak ada Kudatuli, logikanya sama dengan mengatakan tidak akan ada Presiden Megawati tanpa PDIP. Karena PDIP lah yang mencalonkan keduanya,” ujar Freddy.
Ia juga menyinggung pernyataan Ribka yang menyebut Presiden Jokowi saat ini sudah “error”. Menurut Freddy, pernyataan itu lebih bernuansa emosional daripada refleksi objektif.
“Kalau bilang Jokowi sekarang error, ya itu pernyataan sakit hati. Lebih baik move on dan evaluasi diri, apakah PDIP masih partainya wong cilik? Karena di Pilpres 2024, wong cilik justru lebih memilih Prabowo-Gibran yang didukung Jokowi dan KIM,” sindir Freddy.
Kudatuli: Luka Lama yang Menjadi Pijakan Sejarah PDIP
Peristiwa Kudatuli terjadi saat kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, diserbu oleh massa tak dikenal untuk merebut kantor partai dari tangan Megawati Soekarnoputri yang kala itu menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Insiden itu menewaskan lima orang dan melukai ratusan lainnya.
Kudatuli kemudian menjadi momentum konsolidasi politik bagi kubu Megawati dan lahirnya PDI Perjuangan, yang kemudian menjadi kekuatan besar dalam era reformasi.
BACA JUGA: Bendera PDI P di Bakar, Fitriani : Ibu Megawati Mampu Redam Amarah Kadernya
Relevansi Kudatuli di Tahun Politik
Peringatan Kudatuli tahun ini memiliki makna penting dalam konteks politik menjelang **Pilkada Serentak 2024**. Di tengah kontestasi elektoral yang makin sengit, klaim tentang siapa pewaris sejati perjuangan rakyat kecil kembali menjadi isu utama.
Analis politik menilai, klaim PDIP sebagai partainya rakyat kecil kini diuji oleh perubahan demografi pemilih dan persepsi publik pasca-Pilpres 2024.
“Peristiwa Kudatuli memang penting dalam sejarah demokrasi kita, tapi keberpihakan terhadap wong cilik tidak hanya ditentukan oleh sejarah, melainkan konsistensi kebijakan di masa kini,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Dr. Arianto Widodo. (KSC/Detikcom)
