MEDAN | kliksumut.com – Sekitar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pergerakan se Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jumat. Menolak terbentuknya revisi terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Para mahasiswa ini, menilai bahwa revisi UU KPK melemahkan KPK dengan adanya peraturan seperti kewenangan penyadapan, kewenangan penuntutan dan dewan pengawas yang justru diperlukan oleh KPK.
“Sebagai mahasiswa, kami anggap revisi ini melemahkan KPK, seperti operasi penyadapan yang dibatasi sehingga melakukan operasi tangkap tangan yang akan sulit dilakukan,” ungkap Kkordinator Lapangan M. Juliandi Arisha.
Bukan hanya itu saja, selain penolakan revisi UU KPK. Para mahasiswa juga meminta kepada pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia.
“Selain itu, kami juga memintah segera usut dan tuntaskan dalang kebakaran hutan di beberapa daerah di Indoensia khsusunya Riau. Sebab kerugian masyarakat dalam faktor ekonomi, kesehatan dan sosial tentu di rasakan oleh masyarkat,” tambahnya.
Mereka juga meminta agar pemerintah menarik kebijakan tentang naikknya tarif listrik. Mereka menilai masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan subsidi dari PLN.
“Kami sangat kecewa dengan manajemen BPJS yang mengeluarkan kebijakan menaikan iuran 100 persen tanpa melihat kondisinya realita yang ada di kalangan masyarakat bawah,” tegasnya.
Hingga sore ini, ratusan mahasiswa tersebut masih menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD Sumut sambil mengibarkan bendera merah putih. (tim)
