MEDAN | kliksumut.com – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ditolak keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan itu terlihat saat berlangsungnya Rapat Paripurna, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun di DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD kota Medan, H. Rajuddin Sagala S.Pd.I saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, lantai I gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (12/9/2022).
“Kenaikan harga BBM itu pengaruhnya besar, ketika harganya sudah naik semua harga sembako pun ikut naik, dan yang merasakan efek paling parah itu masyarakat bawah,” katanya.
BACA JUGA: BBM Naik, Polres Aceh Tenggara dan Jajaran Polsek Laksanakan Pembagian Sembako Berupa Beras
Untuk itu, sambung Rajuddin, Partai PKS menolak tegas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. “Jangan gara-gara BBM naik, masyarakat bawah semangkin susah dan sulit tingkat kehidupannya,” tukasnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Medan ini, partai PKS selalu memberikan saran konstruktif kepada pemerintah. “Jadi PKS itu bukan ujuk-ujuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM,” terangnya.
Ditambahkan Rajuddin, untuk itu terobosan pemerintah didalam mengurangi penderitaan rakyat terus kita dipertanyakan.
“Dan PKS sudah menyarankan pada pemerintah, yang pertama cabut atau batalkan kenaikkan harga BMM. Apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM, dengan memberikan BLT, maka berikanlah bantuan tersebut kepada masyarakat yang berhak. Yang kedua, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan baru. Karena akibat kenaikkan harga BBM tersebut, banyak perusahaan yang tutup. Sehingga banyak karyawan yang di PHK, dan menjadi pengangguran,” tuturnya.
