Pro Kontra Terhadap Kasus HRS dan Raffi Ahmad

  • Whatsapp

MEDAN | kliksumut.com – Kasus kerumunan massa yang menyebabkan ditahannya Habih Rizieq Shihab (HRS) beberapa bulan yang lalu menjadi topik pembicaraan yang hangat bagi masyarakat di tanah air.

Baca juga: Pemkab Karo Minta BBPJN II Tangani Longsor Medan-Berastagi

Bacaan Lainnya



“Kasus yang dialami HRS terkait kerumunan massa menjadi topik yang hangat bagi masyarakat di Indonesia. Betapa tidak, ternyata oleh penyidik HRS disangkakan telah melanggar Pasal 160 jo Pasal 216 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan KIndonesi,” ujar praktisi hukum Eka Putra Zakran SH di Medan, Kamis (21/1/2021)

Eka menjelaskan jika bicara Pasal 160 KUHP terkait perbuatan menghasut dimuka umum dengan sanksi enam tahun penjara, maka harus terpenuhi unsur-unsur bahwa akibat dari penghasutan itu terjadi tindak pidana barulah dapat disangkakan perbuatan penghasutan, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi tidak dapat dikategorikan sebagao penghasutan. Jika perbuatam itu melanggar Pasal 261 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, sanksi hukumnya tidak sampai lima tahun, maka tidak perlu dilakukan penahanan kepada tersangka.

Baca juga: Dirlantas Polda Sumut Tinjau Longsor Jalan Medan-Brastagi



Eka menuturkan yang menarik untuk dikaji karena sejak awal kasus ini dimulai sampai di periksa dan ditahannya HRS di rumah tahanan Polda Metro Jaya, bahkan sampai di gelarnya Sidang Praperadilan (Prapid) terhadap HRS mengundang berbagai asumsi dan argumetasi hukum, karena dari seluruh rangkaian dan proses hukum yang terjadi sangat debatebel, pro kontra disana sini, mulai dari pendapat ahli termasuk masyarakat awam.

Pos terkait