KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Mutaqin Harahap untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Smart Village atau Desa Digital di 377 desa Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.
Arief menegaskan, proyek yang menelan dana desa sebesar Rp9,4 miliar dengan alokasi lebih dari Rp24 juta per desa ini harus diusut tuntas karena hingga kini tidak ditemukan infrastruktur jaringan internet di desa-desa tersebut.
BACA JUGA: Skandal Proyek Smart Village Mandailing Natal: Dana Rp 9,4 Miliar Diduga Dikorupsi, Warga Desak KPK Turun Tangan
“Terkhusus kepada Aspidsus Kejatisu, kami minta penyidikan ini jangan mandek. Segera ekspos dan umumkan tersangkanya agar tidak menimbulkan fitnah publik terhadap institusi Kejaksaan,” tegas Arief dalam keterangannya di Medan, Jumat (11/4/2025).
Menurut Arief, tidak ada alasan hukum dan moral bagi Aspidsus Kejatisu untuk menghentikan proses penyidikan, terlebih jika mengingat pentingnya menjaga nama baik institusi Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
“Jangan sampai gara-gara kasus ini, citra Kejaksaan Agung yang sedang baik tercoreng. Aspidsus jangan takut, kami dari MARAK akan terus mengawal,” imbuhnya.
Arief juga mengungkapkan bahwa Direktur PT Info Media Solusi Net (ISN), berinisial MA, yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek di Mandailing Natal, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi serupa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Penetapan tersebut tertuang dalam surat nomor: TAP-05/L.6.5/Fd.1/04/2023 tertanggal 26 April 2024.
MA diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengelolaan jaringan informasi lokal desa di Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2019-2023.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Minta Hentikan Semua Tambang Ilegal di Mandalingnatal
“Kalau MA sudah jadi tersangka di Sumsel dalam kasus yang mirip, masa di Sumut tidak ada yang bertanggung jawab? Ini harus dibuka terang-benderang,” tegas Arief lagi.
Presidium MARAK menilai, kelanjutan penyidikan proyek desa digital Smart Village Mandailing Natal adalah kunci untuk membuktikan komitmen penegakan hukum di Sumatera Utara, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. (KSC)
