EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Perkembangan mengejutkan terjadi dalam kasus dugaan pembantaian masyarakat sipil di Desa Selamat, Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pomdam I/Bukit Barisan resmi menetapkan 25 anggota TNI Yon Armed 2/KS sebagai tersangka atas insiden tragis yang terjadi pada 8 November 2024. Kejadian tersebut telah menewaskan seorang warga sipil, Raden Aliman Barus (62), serta melukai belasan orang lainnya, termasuk anak-anak yang kini mengalami trauma mendalam.
Dalam pernyataan resminya, LBH Medan mengutuk keras insiden ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan hak asasi manusia (HAM). Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., menyebut insiden ini sebagai bentuk extra-judicial killing yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum apa pun di Indonesia. “Tidak ada alasan yang membenarkan penghilangan nyawa tanpa proses hukum. Tragedi ini adalah pelanggaran serius terhadap hak hidup dan rasa aman masyarakat,” tegasnya.
BACA JUGA: Letjen TNI Muchammad Hasan: 25 Prajurit TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Warga di Deli Serdang
LBH Medan: Pemecatan dan Pengadilan Adalah Kewajiban
Meski menyambut baik langkah Pomdam I/BB dalam menetapkan tersangka, LBH Medan menilai tindakan tersebut belum cukup. Irvan mendesak agar 25 tersangka tersebut segera dipecat dari institusi TNI dan diadili sesuai hukum yang berlaku. “Langkah ini harus dilakukan demi memastikan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para korban serta keluarganya,” ujar Irvan.
Pernyataan LBH Medan sejalan dengan komitmen sebelumnya dari Pangdam I/BB, Letjen Mohammad Hasan, yang secara tegas menyampaikan sikap keras terhadap pelaku. Dalam pertemuannya dengan keluarga korban saat mediasi, Letjen Hasan berkata, “Kalau bisa, kita pecat semuanya. Otak pelaku saya pastikan dipecat. Kalau tidak, ibu cari saya ke Jakarta.”
Pelanggaran Berat Terhadap HAM dan UU TNI
Tindakan para tersangka dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai konvensi internasional seperti DUHAM dan ICCPR. Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan UU TNI dan sumpah prajurit TNI, yang seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi ancaman.
Menurut LBH Medan, pelanggaran ini mencakup hak hidup dan hak atas rasa aman yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Irvan menekankan pentingnya pengadilan yang transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi TNI dan menjamin tidak terulangnya insiden serupa di masa depan.
Insiden di Desa Selamat telah meninggalkan luka mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis bagi masyarakat setempat. Anak-anak yang menyaksikan peristiwa tersebut kini mengalami trauma berat, sementara keluarga korban terus menuntut keadilan.
BACA JUGA: LBH Medan Kecam Tragedi Yon Armed Berdarah, Pangdam I/BB Diminta Usut Tuntas Oknum TNI yang Terlibat
Komitmen Tegas Pangdam I/BB
Langkah Pomdam I/BB dan pernyataan Letjen Mohammad Hasan menjadi harapan baru bagi para korban. Namun, pelaksanaan hukuman yang tegas dan adil tetap menjadi sorotan utama. Sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan, LBH Medan mengingatkan bahwa janji Pangdam I/BB untuk memecat otak pelaku harus diwujudkan.
LBH Medan juga mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik melalui jalur militer maupun sipil, untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi TNI dalam menjaga integritasnya sebagai penjaga kedaulatan negara dan pelindung rakyat. Penegakan hukum yang adil dan tegas tidak hanya diperlukan untuk menghukum para pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
LBH Medan berharap keadilan segera ditegakkan demi menghormati hak-hak korban dan memastikan bahwa tragedi serupa tidak pernah terulang di masa depan. (KSC)
