Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo Terbitkan 3 Regulasi Strategis 2026

Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo Terbitkan 3 Regulasi Strategis 2026
Prabowo Subianto menerbitkan tiga regulasi strategis sekaligus pada 2026 untuk mendorong swasembada pangan dan memperkuat sistem distribusi nasional.

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama menuju kemandirian bangsa. Terbaru, Prabowo Subianto menerbitkan tiga regulasi strategis sekaligus pada 2026 untuk mendorong swasembada pangan dan memperkuat sistem distribusi nasional.

Ketiga kebijakan tersebut meliputi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 serta dua Instruksi Presiden (Inpres) yakni Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2026.

Regulasi pertama adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2026 tentang percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen. Kebijakan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas pascapanen di seluruh Indonesia.

Melalui aturan ini, pemerintah mendorong percepatan perizinan, penyediaan lahan, hingga penyelesaian berbagai hambatan teknis di lapangan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap sewa gudang serta memastikan pemerataan infrastruktur pangan.

Perpres ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

BACA JUGA: Harga Kedelai Nasional Masih Terkendali, Pemerintah Siap Intervensi Jika Tembus Batas HAP

Selain itu, Presiden juga menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2026 yang menekankan percepatan swasembada pangan di sektor pertanian.

Instruksi ini ditujukan kepada sejumlah pejabat strategis, mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, hingga pimpinan lembaga dan badan investasi negara. Mereka diminta mengambil langkah terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki distribusi pangan, serta mendorong pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

Sejumlah BUMN juga mendapat penugasan khusus, seperti PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, serta perusahaan agroindustri lainnya untuk mempercepat realisasi swasembada pangan.

Regulasi ketiga adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri hingga 2029.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan jagung pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, distribusi dan stabilitas harga jagung juga menjadi fokus utama dalam aturan ini.

BACA JUGA: Ketahanan Pangan Indonesia 2026 Kian Kokoh, Mayoritas Komoditas Strategis Tanpa Impor

Instruksi ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Badan Pusat Statistik untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Penerbitan tiga regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulasi yang kuat, pemerintah optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor dalam beberapa tahun ke depan. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait