KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional terus memantau perkembangan harga kedelai di pasar nasional guna memastikan stabilitas pasokan dan harga bagi pengrajin tahu dan tempe.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa harga kedelai saat ini masih berada dalam batas wajar dan sesuai dengan ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami intensif berkoordinasi dengan para importir. Kenaikan harga ada, tetapi tidak signifikan dan masih dalam kategori wajar. Secara ketentuan, harga masih sesuai dengan acuan,” ujar Ketut di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Berdasarkan data Bapanas per 13 April 2026 yang bersumber dari GAKOPTINDO, harga kedelai di tingkat pengrajin masih relatif stabil.
- DKI Jakarta: Rp 10.500 – Rp 11.000 per kg
- Regional Jawa: Rata-rata Rp 10.555 per kg
- Regional Sumatera: Rata-rata Rp 11.450 per kg
- Regional Sulawesi: Rata-rata Rp 11.113 per kg
- Bali–NTB: Rata-rata Rp 10.550 per kg
- Kalimantan: Rata-rata Rp 10.908 per kg
Meski demikian, di beberapa daerah seperti Aceh dan Sumatera Utara, harga sempat menyentuh Rp 12.000 per kg. Namun angka tersebut masih berada dalam batas atas yang ditoleransi pemerintah.
Ketentuan harga kedelai telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut:
- HAP kedelai lokal maksimal Rp 11.400 per kg
- HAP kedelai impor maksimal Rp 12.000 per kg
Pemerintah menegaskan bahwa importir dan distributor wajib mematuhi batas harga tersebut.
I Gusti Ketut Astawa menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Kami bisa mencabut izin distributor atau menahan izin importir jika ada yang menaikkan harga secara tidak wajar. Ini arahan langsung dari pimpinan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan importir agar tidak mengambil keuntungan berlebihan.
“Naik boleh, tapi jangan menekan pengrajin. Ini saatnya berbuat baik untuk bangsa,” ujarnya.
Bapanas menegaskan akan melakukan intervensi apabila harga kedelai di tingkat pengrajin melampaui Rp 12.000 per kg. Saat ini, mayoritas harga masih berada di bawah ambang tersebut.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sepanjang 2025 dengan total distribusi mencapai 120.800 kg kedelai. Program ini membantu menekan biaya distribusi sehingga harga di tingkat pengrajin lebih terjangkau.
BACA JUGA: Bank Indonesia Perkuat Intervensi, Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global
Dalam proyeksi neraca pangan 2026, produksi kedelai dalam negeri diperkirakan hanya mencapai 277,5 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional mencapai 2,74 juta ton per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk produksi tahu dan tempe.
Kondisi ini membuat Indonesia masih bergantung pada impor kedelai, sehingga stabilitas harga menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan usaha pengrajin. (KSC)
TIM REDAKSI








