KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir sejak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tren positif tersebut menjadi modal kuat bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu untuk menargetkan pendapatan sebesar Rp203 miliar pada 2026.
Wakil Direktur Keuangan RSU Haji Medan, Fakhrial Mirwan Hasibuan, mengungkapkan bahwa pendapatan rumah sakit terus mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Pada 2022, pendapatan RSU Haji Medan tercatat sebesar Rp74 miliar. Angka tersebut meningkat menjadi Rp93 miliar pada 2023, kemudian melonjak menjadi Rp132 miliar pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp176 miliar pada 2025.
BACA JUGA: PRSU Milik Rakyat atau Segelintir Wilayah? DPRD Sumut Pertanyakan Pembagian Tiket Gratis
“Artinya pendapatan RS Haji Medan tumbuh cukup baik. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini pendapatan bisa mencapai Rp203 miliar,” ujar Fakhrial.
Memasuki semester pertama tahun 2026, kinerja keuangan rumah sakit juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, RSU Haji Medan telah membukukan pendapatan sebesar Rp114 miliar, atau sekitar 56 persen dari target pendapatan yang telah ditetapkan tahun ini.
Fakhrial menjelaskan, peningkatan pendapatan tersebut tidak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diarahkan pada belanja investasi.
Investasi tersebut mencakup renovasi gedung, peningkatan fasilitas, serta pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, strategi penguatan infrastruktur kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan RSU Haji Medan dalam meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan, Ridesman Nasution, mengatakan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD telah membawa perubahan besar terhadap struktur pembiayaan rumah sakit.
Melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, ketergantungan rumah sakit terhadap APBD untuk membiayai operasional kini menurun drastis.
“Dengan fleksibilitasnya, APBD murni untuk RS Haji itu jauh berubah. Yang semula harus dibiayai semuanya, sekarang paling sekitar 20 persen saja. Dulu, 60 sampai 70 persen APBD digunakan untuk mengoperasionalkan RS ini. Sekarang 20 persen itu pun dialokasikan untuk belanja investasi,” jelas Ridesman.
Menurutnya, perubahan tersebut membuat anggaran pemerintah tidak lagi terserap untuk biaya operasional sehari-hari, melainkan lebih difokuskan pada pembangunan fasilitas, modernisasi layanan, dan investasi jangka panjang.
BACA JUGA:;Bobby Nasution Apresiasi Dukungan Komisi VII DPR RI, Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional
Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian operasional RSU Haji Medan. Selain memperkuat kondisi finansial rumah sakit, sistem ini juga memberikan ruang yang lebih luas bagi manajemen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dukungan investasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta efisiensi pengelolaan anggaran, RSU Haji Medan optimistis mampu mencapai target pendapatan Rp203 miliar pada 2026 sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Sumatera Utara. (KSC)








